Pilkada Kota Bandung

Paslon HD Komitmen untuk Perangi Politik Uang dalam Pilkada Kota Bandung 2024

Haru menilai proses demokrasi dalam Pilkada yang berkualitas tidak boleh ternodai money politics.

|
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Giri
Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Calon wakil wali kota Bandung, Dhani Wirianata, saat acara deklarasi Satgas HD Antipolitik Uang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Bandung bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu dan Dhani Wirianata, mendeklarasikan Satgas HD antipolitik uang untuk mengawal proses Pilkada berkualitas dan bebas dari politik uang.

Haru menilai proses demokrasi dalam Pilkada yang berkualitas tidak boleh ternodai money politics.

Di tengah kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, masalah itu berpotensi muncul pihak yang akan memengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hati nurani dalam menggunakan hak pilihnya.

"Kami ingin Kota Bandung pilkadanya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas ya tidak boleh demokrasi ini tercederai oleh money politics,” ujarnya.

"Kami mengetahui hari ini kondisi sedang sulit khususnya secara ekonomi, ini bisa kemudian menimbulkan potensi-potensi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agar membujuk masyarakat tidak menggunakan hati nurani, tapi dengan sekedarnya uang ala kadarnya,” kata Haru.

Baca juga: Hasil Survei LSI Pilwalkot Bandung, Farhan-Erwin Unggul , Haru-Dani Menguntit, 6 Persen Rahasia

Calon wakil wali kota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani menolak potensi jual-beli suara, atau lebih dikenal sebagai serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November.

Sebab, hal itu tidak sebanding dengan masa depan Kota Bandung lima tahun ke depan dari uang yang diberikan. Sehingga apabila hal itu terjadi, masyarakat akan menerima dampaknya dari praktik kotor itu.

"Ya hitung saja jika dapat pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu. Jadi, misal Rp 300 ribu untuk memilih artinya mereka (masyarakat) hanya dihargai Rp 60 ribu per tahunnya dari pilihan ketika mencoblos, apa itu cukup? Sedangkan dampaknya nyata lima tahun ke depan dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbasnya dari praktik kotor itu," ujarnya.

Dia pun meminta agar masyarakat menjadi garda terdepan apabila menemukan hal-hal kecurangan untuk melaporkan. Terutama serangan fajar jelang pencoblosan 27 November.

"Sekarang sudah era digitalisasi, sudah ada handphone siapa pun bisa jadi wartawan. Jadi, cukup foto atau rekam, kirim ke kami buktinya," kata Dhani.

Dia pun menyebut, apabila kemenangan diraih dengan cara yang tidak baik, maka menurutnya perubahan ke arah yang lebih baik akan sulit dicapai. Sehingga dia bersama kang Haru, berkomitmen ingin menciptakan proses demokrasi ke arah yang lebih baik, jujur, dan adil.

Baca juga: Dhani Sebut Presiden Prabowo Prioritaskan Kota Bandung, Ungkap Punya Akses ke Pemerintah Pusat

"Kami mengajak masyarakat harus berani menolak, kalau terus ada kecurangan kapan mau menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ketua Satgasus HD Antipolitik Uang, Dede Ahmad Sasmita, menyatakan siap untuk menyosialisasikan, juga menerima aduan dari masyarakat lewat layanan hotline WhatsApp yang aktif selama 24 jam.

"Nanti kami bakal bersosialisasi untuk masyarakat terkait tentang aduan itu, dan ada nomor telepon yang bisa diakses di 0821-2828-8989 itu 24 jam," katanya.

Dia pun menegaskan HD akan tegak lurus mewujudkan Pilkada yang bersih tanpa politik uang di Kota Bandung.

"Itu komitmen kami, dan kami akan terus pegang komitmen itu," katanya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved