Tantangan Pengelolaan TPS3R di Purwakarta: Minimnya Anggaran dan Partisipasi Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pernyataan Pipin Sopian dalam sesi debat kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta mengenai mangkraknya belasan bangunan Pengelolaan Tempat Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Purwakarta menarik perhatian banyak pihak. 

Menurut Pipin, banyak TPS3R di Kabupaten Purwakarta yang tidak berfungsi secara optimal, yang berdampak pada pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) Kabupaten Purwakarta sekaligus Pembina Forum TPS3R Kabupaten Purwakarta, Suripto mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 13 TPS3R yang dibangun di Kabupaten Purwakarta sejak akhir tahun 2020. 

Namun, hanya empat TPS3R yang masih aktif beroperasi, yakni di Kelurahan Nagrikaler, Nagritengah, Cisereuh, dan Desa Cianting.

Suripto menjelaskan bahwa meskipun TPS3R seharusnya melayani lebih banyak kepala keluarga (KK), kenyataannya jumlah yang dilayani sangat terbatas. 

"TPS3R yang masih aktif hanya melayani beberapa puluh KK saja, padahal mereka seharusnya melayani minimal 400 KK per bulan. TPS3R di Kelurahan Ciseureuh pun hanya melayani satu RW, dan itu pun masih jauh dari fungsi idealnya, karena hanya mengumpulkan dan membuang sampah, tanpa mengoptimalkan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle)," jelas Suripto saat dikonfirmasi Tribunjabar.id, Kamis (21/11/2024).

Ia menyebutkan, salah satu penyebab utama tidak optimalnya pengoperasian TPS3R adalah minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. 

Meskipun TPS3R dibangun dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Suripto menilai, keterbatasan dana membuat pengelola kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. 

"Pengelolaan sampah yang baik memerlukan biaya yang cukup, mulai dari pengadaan fasilitas hingga pendapatan bagi pengelola agar mereka bisa memperoleh penghidupan dari kegiatan ini," kata Suripto.

Selain masalah anggaran, ia mengatakan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penghambat. 

Menurutnya, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah. 

Tanpa dukungan aktif dari masyarakat untuk memilah sampah, Suripto menyampaikan, pengoperasian TPS3R menjadi tidak efektif. 

Oleh karena itu, Suripto menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif mengenai pengelolaan sampah, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses tersebut.

Dari sisi fasilitas, banyak TPS3R yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. 

"Alat pemilah sampah sangat penting untuk memastikan proses pemrosesan yang tepat. Tanpa alat yang memadai, pemilahan sampah akan sulit dilakukan, yang berujung pada berkurangnya efektivitas TPS3R," ungkap Suripto.

Dampak dari tidak optimalnya TPS3R ini sangat signifikan. Suripto mengatakan, volume sampah di Kabupaten Purwakarta terus meningkat, sementara kapasitas TPA sudah mulai terbatas. 

Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta gangguan kesehatan masyarakat.

"Ini bisa menjadi bom waktu jika sampah tidak dikelola dengan baik," kata Suripto.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

Penyusunan anggaran yang memadai untuk operasional TPS3R, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan bagi pengelola TPS3R adalah langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. 

"Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan sampah di Purwakarta dapat lebih efektif," ujar Suripto.

Dengan upaya yang terencana dan kolaboratif, lanjut dia, diharapkan keberadaan TPS3R di Purwakarta tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi bisa menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.(*)