Lebih dari 100 TPS di Majalengka untuk Pilkada 2024 Rawan Banjir dan Longsor

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Sebanyak 146 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada Majalengka 2024 rawan banjir dan longsor. Data itu berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka.

Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Majalengka, Rachmat Kartono, mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan hasil pemetaan potensi bencana musim hujan seperti sekarang.

Menurut dia, BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Majalengka mulai memasuki masa puncak musim hujan pada akhir November ini. Sehingga peningkatan potensi bencana harus diwaspadai semua pihak.

Apalagi, akan ada pencoblosan yang dilakukan pada Rabu (27/11/2024).

"Kami mengingatkan semua elemen untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, sehingga jangan sampai mengganggu pesta demokrasi," kata Rachmat Kartono saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Pilkada Serentak 2024 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara kompleks Pendopo Bupati Majalengka, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Selasa (19/11/2024).

Baca juga: Ridwan Kamil Ngaku Sudah Lama Bersahabat dengan Jokowi, Senang Mendapat Dukungan di Pilkada Jakarta

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan potensi bencana, terdapat 128 TPS  yang rawan banjir. Lokasinya tersebar di wilayah utara Kabupaten Majalengka.

Selain itu, ada 18 TPS di wilayah selatan Kabupaten Majalengka juga rawan longsor, sehingga harus disiapkan langkah antisipasinya.

Karenanya, melalui rakor kali ini BPBD ingin menyatukan visi dan strategi penangangan potensi bencana hidrometeorologi untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Jadwal Debat Kedua Pilkada Kota Bandung, Arfi-Yena Siapkan Gagasan Terbaik dan Materi Berbasis Data

"Kami menggandeng KPU, Bawaslu, BMKG, TNI, Polri, dan lainnya untuk menyusun langkah antisipasi terhadap potensi banjir, longsor, serta cuaca ekstrem," ujar Rachmat.

Rachmat menyampaikan, sinergi antar-stakeholder sangat dibutuhkan untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar, khususnya di TPS yang dinilai rawan bencana. (*)