Digitalisasi Ekonomi Rakyat Melalui QRIS Meningkat Pesat

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih mengatakan, digitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu komponen krusial dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat.
 
"Digitalisasi pasar rakyat mencakup tiga aspek utama, yaitu e-payment, e-commerce, dan e-retribusi, di mana e-payment menyediakan fasilitas untuk pembayaran elektronik dari pembeli ke pedagang menggunakan QRIS, e-commerce memfasilitasi transaksi penjualan pedagang pasar rakyat melalui marketplace, sementara e-retribusi memudahkan pembayaran retribusi secara elektronik dari pedagang ke pengelola pasar," ujar Noneng.

Secara garis besar, kata dia, SNI ini bertujuan memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar, memberdayakan komunitas pasar berorientasi kearifan lokal, mengeliminasi kesan kumuh serta meningkatkan daya saing pasar rakyat. 

"Yang tidak kalah penting, memenuhi tuntutan konsumen terhadap pasar serta upaya perlindungan konsumen," katanya.
 
Hingga tahun 2023, tercatat 16 pasar rakyat di Jabar telah mendapatkan sertifikasi SNI. Tahun ini, ditargetkan ada lima pasar rakyat tambahan yang tersertifikasi SNI. 

"Melalui digitalisasi dan implementasi SNI, kami berharap pasar rakyat di Jabar dapat terus bertumbuh dan mampu berdaya saing di era ekonomi digital, sekaligus memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Pasar Tradisional (Gema Cipta), Nia Kurniawati Bakris mengatakan, 90 persen pasar tradisional yang bernaung di bawah Gema Cipta sudah menggunakan QRIS. 

Gema Cipta sendiri menaungi 37 pasar tradisional yang ada di Kota Bandung. Saat ini, Nia mengaku masih mendorong sejumlah pedagang lain agar menyediakan QRIS. 

“Karena lebih efektif juga kalau pakai QRIS, kita juga jadi terhindari dari uang palsu, kan biasanya yang jadi sasaran peredaran uang palsu itu di Pasar tradisional,” ujar Nia. 

Jumlah Pengguna QRIS Terus Meningkat

QRIS merupakan standar kode respons cepat nasional yang diluncurkan BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.

Berdasarkan data BI Jawa Barat, hingga Agustus 2024 sudah ada sekitar 11 juta pengguna QRIS di Jaw Barat. Sementara jumlah merchant yang terdaftar mencapai 7,3 juta, mayoritas berasal dari usaha mikro. 

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Muslimin Anwar mengatakan, digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong ekonomi Jawa Barat terus tumbuh dan berkembang. 

"Digitalisasi telah menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Jawa Barat memiliki pengguna QRIS terbanyak nasional, yang menunjukkan berjalannya transformasi digital," ujar Muslimin. 

Menurutnya, digitalisasi pembayaran bukan hanya mendorong efisiensi transaksi, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Arknold Kristian Pakpahan mengatakan, penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dapat meminimalisir peredaran mata uang palsu serta melakukan efisiensi ekonomi. 

“Di tengah perkembangan ekonomi digital termasuk pembayaran digital, rasanya sudah tepat Bank Indonesia melakukan sosialisasi masif pembayaran digital melalui penggunaan QRIS,” ujar Arknold.