Klarifikasi Polda NTT Soal Pemecatan Ipda Rudy Soik, Bukan Soal Mafia BBM Tapi 7 Laporan Polisi

TRIBUNJABAR.ID - Pengakuan Ipda Rudy Soik yang dipecat dari Polri karena mengungkap mafia bahan bakar minyak (BBM) diklarifikasi Polda Nusa Tenggara Timur.

Polda NTT membantah Ipda Rudy Soik dipecat karena mengungkap mafia BBM di Kota Kupang.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy.

"Pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan terhadap Ipda Rudy Soik tidak ada kaitannya dengan Mafia BBM," ujar Ariasandy, Minggu (13/10/2024) dilansir Kompas.com.

Pemecatan Rudy Soik adalah terkait dengan laporan polisi yang masuk selama dua bulan terakhir.

Laporan itu, kata Ariasandy, diproses oleh Bidang Propam Polda NTT.

Baca juga: SOSOK Ipda Rudy Soik, Dipecat dari Polri karena Ungkap BBM Ilegal: Ada Surat Tugas dan Lapor Atasan

"Ini terkait dengan tujuh laporan polisi yang masuk ke Bidang Propam Polda NTT dalam kurun waktu dua bulan terakhir," terangnya.

Tujuh laporan terhadap Rudy Soik tersebut diawali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ipda Rudy Soik bersama tiga anggota Polri lainnya.

Ketiganya yakni, AKP Yohanes Suhardi (YS), Ipda Lusiana Lado (LL) dan Brigpol Jean E.

Menurut Ariasandy, OTT itu dilakukan pada 25 Juni 2024.

Saat OTT, mereka bersama Reke (JER) yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan.

Padahal, saat itu, jam dinas masih berlangsung.

Dari OTT tersebut, anggota Paminal Polda NTT membuat laporan polisi dengan nomor LP-A/49/VI/HUK.12.10./2024/Yanduan tanggal 27 Juni 2024.

Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.

Atas pelanggaran tersebut, Rudy Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari.