Hacker Bjorka Bocorkan Lagi NIK dan NPWP, 6 Juta Data Dibobol, Termasuk Presiden Jokowi & Menteri

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujarnya, Rabu.

Bjorka sebelumnya pernah beraksi membocorkan data dari sejumlah institusi.

Dia pernah membocorkan 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada 7 Juli 2023. 

Dia juga pernah membocorkan data 26 juta riwayat pencarian pelanggan operator internet Indihome pada 20 Agustus 2022.

Bjorka juga pernah menjual data registrasi kartu seluler dari berbagai operator di Indonesia pada 31 Agustus 2022.

Selain itu, Bjorka mencuri data 105 juta calon pemilih di Indonesia yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 September 2022.

Bjorka juga pernah mengeklaim menguasai data surat-menyurat Presiden Jokowi, yang salah satunya diklaim diambil dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada September 2022.

Dia juga pernah mengaku mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, termasuk data dirinya dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya,” kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.

Menurutnya, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain.

“Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Heboh, Situs KPU Diduga Diretas Hacker Jimbo, Jual Data Pemilih Rp 1,1 M, Satgas Cyber Dikerahkan

Diselidiki Ditjen Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut.