Hacker Bjorka Bocorkan Lagi NIK dan NPWP, 6 Juta Data Dibobol, Termasuk Presiden Jokowi & Menteri

TRIBUNJABAR.ID - Baru-baru ini jagat maya kembali dihebohkan dengan aksi hacker Bjorka.

Hacker tersebut dikabarken kembali membocorkan data NPWP dan NIK KTP jutaan masyarakat Indonesia.

Hal yang menariknya, Bjorka juga termasuk membocorkan data Presiden Jokowi hingga menteri-menterinya.

Sebagaimana diketahui selama ini sosok Bjorka dikenal sebagai seorang hacker yang sering membobol data-data sensitif di Indonesia.

Baca juga: Diskominfo Jabar Perkuat SDM, Amankan Data dengan Pelatihan sampai Memahami Sistem Hacker

Tak jarang kebocoran data tersebut langsung mengenai orang-orang sensitif di Pemerintahan Indonesia.

Bjorka bocorkan 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menteri-menterinya.

Menurut informasi, data NPWP para menteri yang turut dibocorkan Bjorka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Informasi mengenai kebocoran 6 juta data NPWP DJP itu disampaikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X @secgron pada Rabu (18/9).

Teguh menyatakan, Bjorka menjual data NPWP itu dengan harga Rp 150 juta.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menganggap Bjorka cerdik memanfaatkan celah keamanan pada sistem data DJP, dan mengambil data wajib pajak petinggi negara buat menarik perhatian.

“Bjorka memang cukup pintar mengeksploitasi data yang bocor dan membocorkan data pejabat publik penting seperti presiden, menteri dan anggota dewan,” kata Alfons, Kamis (19/9).

Dia menyatakan, bisa saja Bjorka langsung yang mencuri data itu, atau orang lain yang menggunakan identitas Bjorka yang menjual data wajib pajak itu di forum peretas.

Akan tetapi, Alfons sudah memeriksa sampel data wajib pajak yang bocor dan dibagikan Bjorka sebagai contoh. Alhasil setelah diperiksa, data itu terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.

“Apa dasarnya? Karena dia memuat data NPWP, data KPP (kantor pajak), data Kanwil DJP, ada data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, jenis WP (wajib pajak). Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” papar Alfons.

Terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.