Komitmen Lindungi Kesehatan Masyarakat Secara Menyeluruh, Pemkot Bandung Raih UHC Award 2024

Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas  iuran mencapai 98,62 persen," terang Ghufron.  

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7  triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik 

"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih  cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron.  

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile  JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.  

"Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti  pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di  FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.  

"Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis,  memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.  

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas  kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan  demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.  

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat  menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya.

Hal ini  menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN," tandas Ghufron.  

Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.  

"Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta  menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," kata Ghufron.  

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang  mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.

Dengan  Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.  

"Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta  JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk  mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN," tutup  Ghufron.  

Dalam perhelatan akbar UHC Award Tahun 2024 tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung menjadi salah  satu penerima UHC Award dimana Kota Bandung telah mencapai UHC sejak 1 Januari 2018 dan berhasil  mempertahankannya selama 7 tahun terakhir hingga saat ini.