Viral, Curhatan Pilu Pelamar Kerja Buat SKCK Malah Tak Sesuai, Dalih Petugas Bikin Warganet Geram

“Widih pihak aparat sudah mengkapitalisasi masyarakat nya sendiri.”

“Kalo ngelamar jadi OB harus pake SKCK, kalo ngelamar jadi anggota DPR, mantan napi korupsi pun bisa... SKCK hanya berlaku bagi rakyat kecil”

“emng dasaran petugas aja yg nakal itu, ane 2 minggu lalu bikin, mulai dari daftar online ampe legalisir udh sesuai prosedurnya, ga aneh⊃2;”

“Daftar kerja pake SKCK biar apa sii?itu yg pernah di penjara aja masih aja bisa dapet kerja enak, kursi empuk, ruangan ber AC, fasilitas mentereng..apakah dia juga pake SKCK?,” tulis beragam komentar warganet.

Syarat Buat SKCK Harus Aktif BPJS Kesehatan Berlaku Mulai Agustus 2024, Berikut Tahapannya

Sebelumnya, Polri menerbitkan kebijakan baru tentang pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam kebijakan barunya itu diatur bahwa mengajukan pembuatan SKCK kini wajib memiliki status aktif kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Aturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Adapun kebijakan itu didasari pada peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2023 tentang penertiban SKCK menindaklanjuti intruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Berdasarkan informasi, tanda bukti kepesertaan JKN aktif yang disertakan bisa berupa hasil tangkapan layar pada chat PANDAWA nomor 0811 8165 165, lalu aplikasi mobile JKN diunduh melalui playstore atau appstore.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Greisthy E L Borotoding, menyebut pihaknya sudah bertemu dengan petugas pelayanan SKCK Satintelkam Polrestabes Bandung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan itu.

"Adanya implementasi nasional Perpol nomor 6 tahun 2023, Insya Allah bakal memperkuat kolaborasi terkait JKN," katanya, Kamis (1/8/2024).

Bila kepesertaan tidak aktif, Greisthy meminta masyarakat menyerahkan bukti nomor virtual akun pendaftaran, bukti ikut program pembayaran tunggakan iuran dan bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan.

Sementara itu, Kauryanmin Satintelkam Polrestabes Bandung, Ipda Farida Achmad, menjelaskan bahwa pelayanan SKCK wajib memiliki kartu BPJS kesehatan dan berlaku di wilayah hukum di Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan polsek jajaran.

"Kami berharap, petugas tetap berikan pelayanan terbaik seperti yang sudah diujicobakan. Kami mendukung program ini guna meningkatkan kepuasan masyarakat," kata Farida.

Baca juga: Berlaku Mulai Agustus 2024, Syarat Buat SKCK Harus Aktif BPJS Kesehatan, Berikut Tahapannya