Baru Capai Angka 67 Persen, Bawaslu Kabupaten Bandung Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif Pilkada

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengawasan partisipatif di Kabupaten Bandung narumencapai 67 persen. Dengan adanya angka tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung berencana terus berusaha meningkatkannya.

Pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai efektif.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Bandung, Dede Sodikin mengatakan, 67 persen tersebut berasal dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Baca juga: Pakaian 50 Angota Dewan Terpilih Pemilu 2024 di Purwakarta Disiapkan, Akan Dilantik 6 Agustus 2024

"Kami sebagai pengawas pemilu mempunyai keterbatasan ad hoc di bawah maupun di kami sendiri. Makanya kami menekankan bahwa angka partisipatif ini harus semakin tahun semakin bertambah dan tinggi," ujarnya saat ditemui pada Rabu (31/7/2024).

Salah satu cara Bawaslu Kabupaten Bandung meningkatkan angka partisipatif tersebut, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada berbagai kelompok masyarakat.

Sosialisasi kali ini digelar di Grand Sunshine Conventions Hotel, Soreang Kabupaten Bandung dengan peserta ratusan orang dari berbagai kelompok masyarakat pada Rabu (31/7/2024).

Kelompok-kelompok masyarakat tersebut terdiri kelompok agamaan, kemasyarakatan, disabilitas, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan serta kelmpok pelajar dan mahasiswa.

"Hari ini tentunya Bawaslu Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diikuti kurang lebih 500 orang dari berbagai kelompok," katanya.

Dede berharap dengan adanya sosialisasi ini, pengawasan pada Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Bandung, bisa lebih ketat untuk mengawal pemilihan pemimpin. Di mana hal itu sangat penting.

"Selain menyampaikan kepada internalnya masing-masing. Mereka dapat melakukan pengawasan di lapangan yang tentunya, misalkan diduga ada terjadinya pelanggaran minimal mereka berani melapor kepada kami atau jajaran ad hoc kami di kecamatan," ucapnya.

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, Poster dan Baliho Calon Kepala Daerah yang Langgar Aturan Bakal Diturunkan

Dede menuturkan, salah satu yang disinggung dari sosialisasi ini yaitu berkaitan dengan money politic dan hoax yang sering terjadi atau banyak dilakukan oknum selama Pilkada.

"Jika dilihat dari tahapan pemilihan ini ada beberap tahapan. Tentunya dari setiap tahapan ini mereka berani lapor atau berani melaporkan apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai regulasi," ujarnya.

Oleh karena itu, Dede menargetkan angka partisipatif masyarakat di Pilkada 2024 ini, bisa mencapai 100 persen dan sejauh ini memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Ya tentunya, kami berharap angka partisipatif ini menjadi 100 persen dan salah satu upaya kami meningkatkan ini dengan mengadakan kegiatan ini. Alhamdulilah selalu naik," katanya.