''Merendahkan Profesi Guru,'' Pengamat Kutuk Program Clensing yang Sasar Guru Honorer, Diskriminatif
Pada kenyataannya, pengamat menyebut, masalah yang terjadi pemerintah belum menyisir honorer karena sekolah tidak boleh mengangkat honorer.
Penulis: Nappisah | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program cleansing yang menyasar guru honorer menjadi sorotan berbagai pihak.
Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan, menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
"Saya mengutuk program tersebut yang memang sangat diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan," ujarnya, saat dihubungi Tribunjabar.id, Rabu (17/7/2024).
Dia turut prihatin terhadap keputusan penghapusan guru honorer oleh pemerintah.
Baca juga: Sudah Upah hanya Rp 250 Ribu, Guru Honorer di Cianjur Kini Dihantui Cleansing, Jauh dari Sejahtera
"Kebijakan ini memiliki kelemahan signifikan, terutama karena pemerintah belum secara menyeluruh menyisir dan mendata para guru honorer," tegasnya.
Pada kenyataannya, kata dia, masalah yang terjadi pemerintah belum menyisir honorer karena sekolah tidak boleh mengangkat honorer.
"Sisanya ini, ada yang terdata, ada yang belum (terdaftar). Kasihan ini yang belum terdaftar, akhirnya mereka harus mengundurkan diri," ujarnya.
Hematnya, pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak jelas ujung pangkalnya.
"Ini benar-benar merendahkan profesi guru," tambahnya.
Dia menegaskan, pemerintah harus tanggung jawab bila mengeluarkan guru honorer.
"Artinya sekolah kekurangan guru, menurut saya sangat tidak adil. Pertama, dari sisi yang bersangkutan, kedua dari sisi sekolahnya," imbuhnya.
Baca juga: Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ada PHK Massal untuk Tenaga Honorer, Ini Alasannya
Prof Cecep meminta pemerintah membatalkan program cleansing bagi guru honorer.
"Sebaiknya pemerintah membatalkan kebijakan itu dan segera mengangkat guru honorer jadi ASN," tegasnya. (*)
| Kiprah ASN Muda Sumedang Jadi Sorotan Nasional |
|
|---|
| bank bjb Dukung Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kabupaten Bogor |
|
|---|
| ASN Sumedang Mulai November Ini Siap Hadapi Pemotongan Tunjangan Secara Kolektif |
|
|---|
| Soroti Pemeriksaan Wawali Bandung Erwin oleh Kejari, Dedi Mulyadi: Kita Tunggu Hasilnya |
|
|---|
| Intip Manfaat Aplikasi SIX yang Digagas Sekda Tuti Ruswati, Inovasi Pelayanan Investasi di Sumedang |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/guru-mengajar_20151230_110758.jpg)