Viral Video Guru Honorer Nangis saat Demo, Respons dan Ucapan Ketua DPRD Garut Bikin Pendemo Geram

“Bisa di laporin nggak ke MKD tuh anggota dewan?”

“Maaf, inikan udah viral, nanti kalau di berhentikan dan dia minta maaf sambil nangis, mari sama samakita balas ke dia juga,” tulis beragam komentar warganet.

Berita Lainnya - Ratusan Guru Honorer di Purwakarta Minta Kejelasan Nasib, DPRD Purwakarta Janji Teruskan ke Pusat

Aksi demo dilakukan guru honorer juga pernah terjadi di Purwakarta.

Ratusan guru dan tenaga pendidik (tendik) honorer yang berada Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Kamis (29/2/2024) siang.

Aksi damai yang dilakukan ratusan tenaga honorer di Kabupaten Purwakarta ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan ratusan guru honorer di Purwakarta ini, tiada lain menuntut agar ada penambahan kuota PPPK untuk guru honorer dan tendik honorer.

Baca juga: Viral Kisah Oma Hontong Guru Honorer Mengabdi 30 Tahun Baru Diangkat Jadi PPPK, 2 Tahun Lagi Pensiun

Selain itu, guru honorer yang memiliki status P atau sudah lulus passing grade pada tes PPPK tahun 2023 kemarin untuk langsung diangkat menjadi PPPK di tahun 2024 ini tanpa mengikuti tes kembali.

"Pertama, kami meminta penambahan kuota formasi untuk guru dari 260 orang menjadi 2080 orang pada rekrutmen PPPK tahun 2024 ini," ucap Darman Sudarman selaku Ketua Tenaga Kerja Honorer Purwakarta saat audiensi dengan anggota DPRD Purwakarta, Kamis (29/2/2024).

Kemudian, lanjut Darman, guru honorer yang berstatus (P) atau lulus passing grade diangkat langsung ASN-PPPK tanpa test

"Pengangkatan dengan afirmasi masa kerja dan umur agar menjadi prioritas utama."

"Pengangkatan dan kejelasan nasib bagi tenaga pendidik, operator sekolah dan penjaga yang ada di lingkungan sekolah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi mengatakan bahwa tuntutan dari ratusan guru honorer tersebut sudah diterima dengan baik.

"Namun, tuntutan dari mereka itu bukan kewenangan kami di pemerintah daerah, semuanya itu ada di pemerintah pusat. Maka, kami pun akan memberikan surat tuntutan mereka ke pemerintah pusat atau kementerian terkait," kata Ahmad Sanusi.

#BeritaViral #ViralLokal