Bakal Calon Bupati Bandung dari PDIP Tegaskan, Birokrasi Harusnya Bekerja Tanpa Tekanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mochamad Lutfhi Hafiyyan menyoroti masalah birokrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung. Menurutnya, sosok kepemimpinan harus mampu menciptakan birokrasi yang nyaman dalam bekerja tanpa tekanan.

Lutfhi merupakan anggota DPRD kabupaten Bandung yang mendapat penugasan dari PDIP untuk maju pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung.

"Birokrasi harusnya bekerja tanpa ada tekanan. Karena, birokrat adalah pejabat yang ditunjuk guna menjalankan tugas pemerintahan sesuai fungsinya," ujar Lutfhi, Sabtu (15/6/2024).

Lutfhi mengaku memiliki visi menciptakan birokrasi yang nyaman dalam bekerja tanpa adanya tekanan.

Dia menggarisbawahi tanpa ada tekanan, lantaran ketika birokrat bekerja di bawah tekanan, bisa dipastikan birokrasi tak dapat berjalan sesuai fungsinya.

"Biarkan para birokrat bekerja tanpa ada pengaruh atau tekanan politik, sosial, atau lainnya. Birokrasi itu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Mereka ditunjuk menakhodai dinas yang disesuaikan rencana pembangunan," katanya.

Baca juga: Jelang Pilkada Kota Bandung, PPP yang Tak Punya Kursi di DPRD Tetap Jadi Magnet PKS

Selain itu, lanjutnya, mereka harus bekerja secara profesional meski selalu ada tekanan secara politik, sosial, dan hukum yang menyertai jabatan birokrasinya. 

"Salah satu hal yang dipikirkan bagaimana ke depan membangun pemerintahan yang para birokratnya tak memiliki beban. Lalu, ujung tombak selain birokrasi itu kepala desa," katanya.

Alasannya, kepala desa merupakan jabatan politik yang diberikan masyarakat di tingkat desa.

Baca juga: Ridwan Kamil Akhirnya Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, Disokong Koalisi Pendukung Prabowo

Nyatanya, sering ditemukan kepala desa berada dalam cengkeraman tekanan penguasa. Profesionalisme kepala desa pun menjalankan fungsinya terganggu.

"Saya berkeinginan kepala desa bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesiai amanat UU. Tanpa ada paksaan dan tekanan secara politik," ujarnya. (*)