KPU Kota Bandung Buka Pendaftaran Pantarlih Jelang Pilkada, Butuh 6.988 Orang, Segini Upahnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung membuka pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota Bandung 2024.

Pendaftaran dibuka pada 13-19 Juni. Yang terpilih akan dilantik pada 24 Juni.

Ketua KPU kota Bandung, Wenti Frihadianti, mengatakan, hasil pemetaan TPS, ada 7.424 TPS pada Pemilu 2024.

Namun untuk Pilkada 2024 hanya ada 3.576 TPS di Kota Bandung, dengan 176 TPS berisi lebih dari 400 pemilih, sehingga membutuhkan dua pantarlih.

"Jadi, total akan ada 6.988 pantarlih. Mereka akan mendapat upah sebesar Rp 1 juta dengan masa kerja 25 Juni-23 Juli 2024. Mereka tugasnya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," ucap Wenti di Balai Kota Bandung, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: 5 Partai Usung Herdiat-Yana di Pilkada Ciamis 2024, Baru NasDem dan PAN yang Kantongi Rekomendasi

Dia berharap, datanya benar juga akurat.

"Selain hasil yang disandingkan RT RW, maka coklitnya pun mesti door to door, sekaligus supaya kami dapat memonitor proses kerjanya dengan berkoordinasi bersama TPS," kata Wenti.

Syarat umum bagi yang hendak mendaftar pantarlih, kata Wenti, berusia 17 tahun ke atas, minimal lulusan SMA atau sederajat. Selain itu tentunya menguasai kewilayahan karena memang turun ke lapangan agar tak menyasar dan efektivitas waktu lantaran masa kerjanya sebulan.

Baca juga: Erwan Setiawan Minta Warga Sumedang Tetap Rukun, Pilkada Jangan Memecah Belah

Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Bayu Muhammad, menyebut ada 11 indikator kerawanan yang bakal diantisipasi saat pelaksanaan pilkada 2024, seperti money politics, netralitas ASN, wilayah rawan bencana, sampai masalah hoaks.

"Terkait netralitas ASN, kami pun mengimbau kepada Pj Wali Kota Bandung untuk tak ada rotasi atau pemindahan pejabat menjelang Pilkada 2024, serta bulan depan akan ada deklarasi bersama Forkopimda menyoal netralitas ASN dan mitigasi yang dibicarakan bersama," katanya. (*)