Update Kasus Vina Cirebon Pagi Ini: Kuasa Hukum Persilakan Polisi Periksa Pegi dengan Cara Apapun

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan, kepada Pegi Setiawan alias Perong (27), salah satu tersangka Kasus Pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan Muhamad Rizky alias Eky, di Cirebon pada 27 Agustus 2016. 

Pegi sebelumnya telah menjalani tes psikologi terkait intelegensi, afeksi dan psikomotor di Polda Jabar. 

"Ada informasi dari pak kanit akan pemeriksaan poligraf, itu untuk mengetahui kebohongan akan dilaksanakan Rabu," ujar Toni RM, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Senin (10/6).

Pada tes psikologi, kata dia, psikolog menggunakan lima alat tes terhadap Pegi.

Namun, Toni mengaku tidak mendapatkan penjelasan terkait fungsi dari alat-alat tersebut.

"Cuma memang tidak disampaikan alat pemeriksaannya, tapi yang jelas pemeriksaan ini untuk melihat tiga hal ini yaitu intelegensi kognitif, afeksi dan motorik," katanya.

Adapun pemeriksaan psikologis terhadap Pegi, kata dia, berkaitan dengan intelegensi atau kecerdasan otak, kemudian afeksi, untuk mengetahui kondisi perasaannya.

Adapun pemeriksaan motorik untuk melihat pengendalian pengaturan fungsi organ tubuh.

Toni pun mempersilakan penyidik kembali melakukan tes lainnya terhadap Pegi, demi membuka kasus ini agar terang benderang. 

Baca juga: Hasil Tes Psikologi Pegi tersangka Kasus Vina Keluar 2 Minggu Lagi, Polisi Disarankan Tes Aep Juga

"Silakan, memang kita tidak melakukan. Mau diperiksa dengan cara apapun," ucapnya.

Rencananya, Polda Jabar bakal melakukan tes poligraf atau tes kebohongan, kepada Pegi, Rabu 12 Juni 2024, Tes akan dilakukan di Polda Jabar.

Peninjauan Kembali

Masih terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan ini akhirnya mendapatkan salinan putusan kasasi kliennya.

Salinan putusan kasasi tersebut diterima oleh tim yang terdiri di antaranya Krisna Murti dan Farhat Abbas.

Salinan putusan tersebut akan menjadi dasar bagi tim hukum untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, termasuk kemungkinan upaya hukum lainnya, Peninjauan Kembali (PK).