Pilkada Pangandaran

Bawaslu Pangandaran Bentuk Duta Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Pengawasan ke Gen Z

Bawaslu Kabupaten Pangandaran membentuk duta pengawasan partisipatif agar kaum milenial mengerti dengan politik termasuk tentang pelanggaran Pemilu.

Penulis: Padna | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Padna
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan (kanan), dan Content Manager TribunPriangan.com, Machmud Mubarok. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Bawaslu Kabupaten Pangandaran membentuk duta pengawasan partisipatif agar kaum milenial mengerti dengan politik termasuk tentang pelanggaran Pemilu.

"Kita punya duta pengawasan partisipatif untuk mahasiswa dan pelajar SMA. Harapan kami, teman-teman duta ini menyebarkan virus-virus terkait pengawasan," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, saat podcast bersama Tribun Jabar di kantornya di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (22/5/2024)

Iwan mengharapkan, duta partisipatif bisa menginformasikan kepada teman-temannya terkait dengan pengawasan, kepemiluan, juga terkait dengan dugaan pelanggaran dan sebagainya.

"Sehingga, masyarakat atau teman-teman milenial lainnya pun akan sedikit paham," katanya.

Baca juga: Bawaslu Pangandaran Lantik 30 Panwaslu yang Bertugas di 10 Kecamatan, Siap Awasi Pilkada

Kemudian, menyampaikan informasi terkait pengawasan kepemiluan dengan memanfaatkan platform media sosial.

"Media sosial itu, kami optimalisasi untuk bagaimana membuat konten yang cukup menarik sehingga ini bisa masuk ke generasi Z itu sendiri," ucap Iwan.

Selain itu, pihaknya pun melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah ataupun ke pesantren ataupun ke khalayak ramai. 

"Kami melalui poster dan sebagainya, melalui penyampaian-penyampaian itu kami lakukan dalam rangka optimalisasi ikhtiar proses pencegahan dalam pengawasan," ujarnya.

Selanjutnya, Bawaslu Pangandaran pun melakukan pendekatan terhadap kaum disabilitas dan kaum rentan. 

Baca juga: Pilkada Pangandaran Dinilai Rawan Pelanggaran, Bawaslu Bentuk Desa Anti Politik Uang

"Mereka pun kami undang terus kami sosialisasikan terkait dengan pengawasan, dugaan pelanggaran, regulasi dalam kepemiluan," katanya.

Tidak hanya itu, dalam sosialisasi secara umum pun kaum disabilitas dan kaum rentan tersebut juga dilibatkan. 

"Mereka kan, ada perwakilan melalui komunitasnya. Setelah kami informasikan terkait pengawasan, diharapkan mereka bisa menginformasikan ke teman-teman lainnya," ucap Iwan. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved