Pilkada pada Musim Hujan, KPU Pangandaran Sudah Lakukan Antisipasi dan Mitigasi Lokasi TPS

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mengeklaim sudah melakukan mengantisipasi dan melakukan mitigasi untuk penempatan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024 yang berlangsung pada musim hujan.

Ada 774 TPS yang disiapkan dan tersebar di 93 desa di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, yang jadi tempat menyoblos pada 27 November nanti.

"Untuk lokasi TPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini, kita sudah lakukan pemetaan dari awal. Termasuk penempatan titik," ujar Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, kepada Tribun Jabar di Pantai Pangandaran, Kamis (21/11/2024) pagi.

Pihaknya pun sudah memperkirakan dan memperhitungkan bahwa di bulan Oktober ataupun September 2024 ini belum masuk musim penghujan.

Baca juga: KPU Kabupaten Majalengka Distribusikan Logistik Pilkada Serentak 2024 Mulai Hari Ini

"Jadi, setidak tidaknya di bulan November ini kita perkirakan akan turun hujan. Itu di setiap rakor kami sampaikan," katanya.

Makanya, untuk antisipasi dan sebagai bentuk mitigasi tentu menempatkan lokasi TPS yang dipastikan tidak di lokasi yang rawan banjir. 

"Seperti, lokasi rawan banjir di Kecamatan Kalipucang, Mangunjaya, Padaherang, dan di beberapa desa yang memang rawan banjir," ucap Muhtadin.

Baca juga: Ali Syakieb Buka Debat Kedua Pilkada Bandung dengan Balas Olokan Netizen: Saya akan Jadi Bodyguard

Selain itu, lokasi yang rawan longsor seperti di Kecamatan Langkaplancar, Cigugur, Sidamulih dan beberapa desa di Kecamatan-Kecamatan yang memang berada di daerah topografi pegunungan.

"Nah, ini kita sudah lakukan proses mitigasi. Jika menjelang hari pemungutan suara, atau bahkan di hari pemungutan suara terjadi banjir ataupun longsor maka secepatnya diantisipasi."

"Lokasi penempatan TPS bisa digeser ke tempat lebih aman. Karena, itu bagian proses mitigasi yang kita arahkan kepada tim (penyelenggara tingkat PPK, PPS dan TPS," ujarnya. (*)