Unjuk Rasa di Depan DPRD Cirebon, Diwarnai Kericuhan, Mahasiswa Bawa Kartu Merah untuk Bupati

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Kericuhan mewarnai demonstrasi yang digelar mahasiswa di di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (24/4/2024).

Massa merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon.

Kericuhan terjadi saat mahasis merangsek hendang masuk kantor DPRD untuk bertemu para pimpinan dewan.

Aksi itu dihalangi petugas kepolisian.

Imbasnya, terjadi aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi.

Buntut dari itu, sekitar lima mahasiswa diamankan pihak kepolisian.

Para mahasiswa pun meminta agar rekannya yang diamankan polisi dilepaskan dan berjanji akan membubarkan diri.

Mereka akhirnya membubarkan diri setelah mahasiswa yang diamankan dilepas.

Baca juga: Kapolresta Cirebon Raih Penghargaan dalam Penganugerahan Wajib Pajak Teladan Tahun 2024

Koordinator Aksi, Dimas Bimantoro, mengatakan, kehadirannya dalam aksi unjuk rasa membawa persoalan yang sangat mendesak di kalangan masyarakat.

Termasuk isu pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.

“Kami dari mahasiswa juga tidak melakukan tindakan kriminal. Kami di sini mewakili seluruh masyarakat Cirebon agar dapat lebih mendapatkan keadilan,” ujar Dimas kepada wartawa, Rabu.

Dalam aksinya, sejatinya mereka ingin menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dianggap masih kurang optimal.

Bahkan, para mahasiswa telah menyiapkan kartu merah sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan Bupati Imron.

Terutama terkait pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa yang ambruk.

Baca juga: Korban Selamat dari Tragedi Kapal di Cirebon Masih Dalam Perawatan di ICU, Sudah Bisa Bicara

“Kami juga sudah membawa data-data yang menunjukkan, di BPS itu ada kenaikan, tapi kita membawa data yang valid sebagai pembanding data kepemimpinan Bupati. Bupati juga tahu kalau misalkan data yang mereka berikan itu tidak valid,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menjelaskan, pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Politisi PDI Perjuangan itu menjawab apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa tersebut.

Menurutnya, terkait perbaikan sarana pendidikan setiap tahun legislatif dan eksekutif selalu menganggarkan.

Hanya saja, persoalannya ada keterbatasan anggaran.

“Tidak semua bisa terselesaikan. Pun demikian dengan banyaknya infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, setiap tahunnya selalu menganggarkan,” kata Rudiana.

Tapi karena anggaran yang ada terbatas, mau tidak mau, harus memberlakukan skala prioritas.

“Kami minta kesabarannya dari masyarakat. Kita juga sudah minta agar dinas bisa memprioritaskan pelayanan publik,” ujarnya. (*)