Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM Imbas Konflik Iran-Israel, Presiden Kumpulkan Menteri
Pemerintah akan mengalibrasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat memanasnya tensi geopolitik Iran-Israel.
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah akan mengalibrasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat memanasnya tensi geopolitik Iran-Israel.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hal itu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Konflik kedua negara Timur Tengah itu, ujarnya, berimbas terhadap gejolak harga minyak dunia.
"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam negeri terutama tertentu terkait dengan subsidi,” kata Airlangga.
“Pemerintah mengalibrasi lagi anggaran yang digunakan dan tentunya berharap bahwa di tahun ini kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi," tambah dia.
Airlangga menambahkan, anggaran subsidi BBM akan dievaluasi satu atau dua bulan ke depan melihat tingkat eskalasi yang berefek pada harga minyak dunia.
"Jadi kalau tidak ada eskalasi kita harap harga minyak bisa flatten, kalau ada eskalasi tentu berbeda," ucapnya.
Menurutnya, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan adanya global shock. Namun, Menko Airlangga memastikan pemerintah akan berupaya menjaga tingkat inflasi hingga tingkat suku bunga.
Baca juga: Kementerian Luar Negeri Pastikan 115 WNI di Israel Selamat Setelah Ada Serangan dari Iran
Kumpulkan Menteri
Kemarin, Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan para menterinya untuk membahas dampak konflik Iran vs Israel terhadap perekonomian Indonesia.
Selain Airlangga, sejumlah menteri ikut dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Ditemui seusai rapat, Airlangga mengatakan selain soal lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran-Israel, dampak kenaikan harga logistik juga turut dibahas dalam rapat.
Menurut Airlangga, operasional pengiriman barang di Selat Hormuz dan Laut Merah berpotensi besar terdampak konflik.
"Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz (ada) 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah 27 ribu. Dan peningkatan freight cost menjadi salah satu yang harus dimitigasi," jelas Airlangga.
Kemudian, dampak pada sektor perdagangan riil juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga produksi dinilai dapat membuat harga barang-barang yang diimpor melonjak. Sementara dampak positifnya, harga produk-produk yang diekspor dari dalam negeri juga bisa melonjak.
"Sektor riil dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu plus minus harus diperhatikan," lanjutnya.
Baca juga: Ratusan Rudal Iran Hujani Israel, Diklaim sebagai Serangan Balasan
Ia mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat banyak investor yang mulai mencari instrumen safe haven, mulai dari emas hingga menyimpan dolar AS. Hal ini yang membuat nilai tukar rupiah bisa melemah. Airlangga menyebut pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) memang sudah terjadi, namun nilainya masih belum signifikan dibandingkan banyak negara.
Sayangnya, ia tak memaparkan datanya sebagai perbandingan. Namun, ia memastikan pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan antisipatif, antara lain menjaga bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak bumi.
"Pemerintah juga akan terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Kepastian-kepastian ini harus dijaga," tegasnya. "Tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya menjaga agar defisit berada di rentang yang diperbolehkan UU," lanjut Airlangga.
Airlangga juga memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik hingga Juni mendatang meskipun harga minyak dunia terancam melesat imbas perang Iran-Israel yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
"Terkait kenaikan subsidi, tentu kita monitor di harga minyak berapa dan kita terus melakukan exercise dan menjaga agar resource yang ada bisa dimanfaatkan," katanya. "Tapi, sampai Juni tidak naik (harga BBM), itu sudah statement pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Konflik Israel-Iran, Pakar Ekonomi: Bisa Berdampak pada Ekspor-Impor Indonesia
Upaya Diplomatik
Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa upaya diplomatik perlu terus dilakukan semua pihak termasuk Indonesia untuk meredam terjadinya eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Menurut Retno meningkatnya konflik Iran-Israel tidak akan membawa manfaat apapun.
"Terkait dengan masalah geopolitik, pertama kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah, dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu upaya diplomatik perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh Indonesia," kata Retno.
Pihaknya kata Retno telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri sejumlah negara membahas serangan Iran ke Israel. Di antaranya yakni dengan Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, UEA, Uni Eropa, Jerman, dan Belanda. "Dan juga dengan Wamenlu AS. Tadi pagi Wamenlu AS menelepon saya dan kita melakukan berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah," katanya.
Dalam komunikasi tersebut pemerintah Indonesia meminta adanya self restraint dan de-eskalasi kepada negara-negara yang berkonflik. Pemerintah Indonesia juga meminta negara lain untuk menggunakan pengaruhnya meredam ketegangan tersebut. Upaya Indonesia tersebut kata Menlu telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. "Jadi komunikasi antara para Menlu terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada bapak presiden," katanya.
Presiden Jokowi, kata Retno, meminta kepadanya agar terus melakukan upaya diplomatik agar konflik Iran-Israel tidak terus meningkat. Presiden meminta Kemenlu, untuk berdiplomasi agar negara negara yang terlibat konflik bisa menahan diri. "Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun," katanya.
Retno mengatakan saat ini banyak negara telah menghitung potensi dampak yang ditimbulkan apabila Iran dan Israel saling berbalas serangan. "Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan rapat dipimpin oleh bapak presiden dan juga bapak wakil presiden," ujarnya.
Eskalasi antara Iran dan Israel meningkat setelah Iran meluncurkan 300 rudal dan drone ke Israel pada Sabtu (13/4). Iran menyebut tindakan ini sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap konsuler kedutaan Iran di Damaskus, Suriah, dua pekan lalu. Insiden itu menewaskan dua komandan tinggi Garda Revolusi Iran (militer Iran).
Efek serangan Iran menyebabkan kerusakan ringan karena sebagian besar drone dan rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel dengan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania. Serangan udara Iran ke Israel juga membuat sejumlah negara di kawasan Timur Tengah segera menutup ruang udara mereka.
Serangan Iran ke Israel ini terjadi kala Tel Aviv juga masih melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023 lalu. Agresi Israel telah menewaskan 33.797 warga Palestina dan melukai lebih dari 70 ribu orang lainnya.(tribun network/rey/fik/nts/dod)
Kata Dosen ITB: Etanol Dalam Bensin Bukan Masalah, Justru Bikin Pembakaran Jadi Sempurna |
![]() |
---|
Nilainya Tak Pernah Turun, Menko Airlangga Hartarto Dorong Pesantren Investasi Emas |
![]() |
---|
Fraksi PKS Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta Bulan Ini |
![]() |
---|
Empat Sekutu Israel Akui Palestina, Pengamat Berharap Prabowo Singgung Isu Palestina di Sidang PBB |
![]() |
---|
Legenda Sepakbola MU Eric Cantoa Minta Publik Dunia Boikot Israel, Pertanyakan FIFA dan UEFA |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.