Fraksi PKS Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta Bulan Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta pada Oktober ini mendapat penolakan keras dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menegaskan bahwa kehadiran atlet dari negara yang disebutnya sebagai pelaku genosida di Gaza tersebut bertentangan dengan prinsip moral dan amanat konstitusi Indonesia.

Menolak karena Prinsip Kemanusiaan dan Anti-Penjajahan

Sukamta menilai bahwa ajang olahraga internasional juga merupakan sarana diplomasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia didesak untuk menunjukkan sikap politik luar negeri yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi."

"Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," kata Sukamta, Rabu (8/10/2025).

Sukamta menegaskan bahwa sejak kemerdekaan, Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Ia mengingatkan kembali konsistensi sejarah Indonesia:

• 1958: Indonesia mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.
• 1962: Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel di Asian Games.
• 2023: FIFA mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan terhadap tim nasional Israel.

Situasi Gaza dan Permintaan Ketegasan Pemerintah

Sukamta mengingatkan bahwa saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025, sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina," tegasnya.

Sukamta mendesak pemerintah agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.

"Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan."

"Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi," tutupnya.(*)

Fersianus Waku/Tribunnews