Gerakan Pasar Murah Akan Berlangsung di Purwakarta Setiap Minggu di Bulan Ramadan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Kebon Ambu Desa Parakan Garegek, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Kamis (7/3/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta, Benni Irwan mengatakan Gerakan Pangan Murah tersebut dilaksanakan untuk memastikan selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri masyarakat dengan mudah mendapatkan kebutuhan pokok.

"Selain ketersediaan stok, Gerakan Pangan Murah juga untuk memastikan terjangkaunya harga di pasaran selama Ramadan. Selain di Kebon Ambu Kiarapedes ini, GPM akan berlangsung setiap minggu pada bulan Ramadan di tiap kecamatan di Purwakarta," kata Benni Irwan kepada wartawan di Kebon Ambu, Kiarapedes, Purwakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Gerakan Pangan Murah di Majalengka Dilaksanakan Tiap Bulan, Catat Jadwal Lengkap dan Lokasinya

Gerakan Pangan Murah dilaksanakan Pemkab Purwakarta dengan pihak Bulog, perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.

Nantinya, ujar Benni, di lokasi Gerakan Pangan Murah, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, telur, cabai, daging ayam, daging sapi, minyak goreng dan lainnya.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan tiap satu minggu sekali di lokasi berbeda.

"Hari ini kita laksanakan di sini, di lokasi launching ekspor manggis Desa Parakan Garegek, Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta. Menyusul di Bale Indung Rahayu, lalu di Kecamatan Sukasari, Pondoksalam, Wanayasa dan Sukasari," jelasnya Benni.

Selain untuk pemantauan stok dan terjangkaunya harga berbagai kebutuhan pokok, Gerakan Pangan Murah juga bertujuan untuk pengendalian inflasi.

Ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar kepala daerah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan stok dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri nanti.

"Perlu saya sampaikan, bahwa upaya-upaya pengendalian inflasi ini tidak tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja demikian juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat juga sendiri-sendiri, ini harus kita lakukan secara bersama-sama," ucap Benni.(*)