Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi
TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2026 diperkirakan berkurang hingga Rp300 miliar atau sekitar 24,59 persen dari total dana transfer.
Kondisi ini membuat DPRD Purwakarta meminta anggaran yang tersedia benar-benar diprioritaskan untuk rakyat.
Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, menyebut pemangkasan ini menjadi tantangan berat bagi keuangan daerah.
"Dana lebih terbatas, tapi pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, program prioritas harus didahulukan," ujar Puji kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).
Puji menekankan pembahasan RAPBD 2026 harus ekstra hati-hati. DPRD bersama Pemda diminta sepakat memilih program yang paling penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga gaji pegawai.
Baca juga: Tak Hanya di Persib, Beckham Putra Siap Tampil Maksimal di Timnas Demi Jaga Kepercayaan Pelatih
Selain itu pengawasan anggaran juga diperketat agar setiap rupiah digunakan secara efektif dan efisien.
Tak hanya itu, ia mengatakan, DPRD mendorong Pemkab mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta aktif melobi kementerian dan APKASI agar alokasi dana pusat untuk Purwakarta tetap mengalir.
Menanggapi masukan aktivis soal evaluasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, DPRD pun siap membahasnya bersama Pemda.
"Masukan itu akan jadi pertimbangan dalam rapat RAPBD 2026," kata Puji.
Sementara Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Luthfi Bamala, menegaskan akan memangkas kegiatan seremonial dan pos anggaran yang tak mendesak.
"Yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat. Kita harus lebih hemat, lebih fokus pada pelayanan," ucapnya. (*)
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.