UPI, ITB dan Unisba Desak Jokowi Netral di Pemilu 2024, Ini Pernyataan Mereka

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Forum civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan saat ini.

Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi UUD 1945 yang ditampilkan para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.

Guru Besar Ilmu Olahraga, Amung Ma'mun, menjelaskan tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan.

Bahkan, katanya dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Joko Widodo sebagai presiden secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.

"Kami sangat menyayangkan sikap Pak Presiden yang tak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Ketidaknegarawanan seorang presiden, lanjutnya, tak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang artinya tiga prinsip harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide dan gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.

"Jadi, sikap dan tindakan ini jelas tak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi bisa memberi ekses buruk pada tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," katanya.

Para sivitas akademika UPI dan mahasiswa yang hadir pun meminta Presiden Jokowi mencabut pernyataan yang menunjukan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.

Mereka pun meminta Jokowi agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasar Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai presiden sebagaimana amanat UUD 1945.

"Kami meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen menegakkan etika kehidupan berbangsa. Kami mendesak Jokowi dan para pejabat publik lain agar tak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu. Mari seluruh masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara," katanya.

Pernyataan Sikap ITB

Komunitas guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB peduli demokrasi berintegritas mendeklarasikan terkait 'mencegah kemunduran demokrasi', Senin (5/2) di Gedung Sabuga.

Guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Yasraf Amir Piliang menyampaikan bahwa acara itu sebagai bentuk tanggung jawab juga kecintaan mereka ada negara ini sekaligus pada akal budi dan mata hati yang kritis serta logis.

Ada 10 poin isi deklarasi mereka yang dibacakan langsung Dosen FSRD, Nedina Sari. Pertama, mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk adil dan menjunjung hak asasi setiap pemilih.

Kedua, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.