Dua Bansos Cair Jelang Pilpres 2024, Ini Perbedaan BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bansos Beras 10 Kg

TRIBUNJABAR.ID - Jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2023, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar memberikan bantuan sosial.

Presiden Jokowi menyebar bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT).

BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600.000 akan dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: 3 Alasan Jokowi Guyur Bansos Beras dan BLT Rp 600 Ribu di Bandung dll Di Hari Jelang Pilpres 2024

Selain itu, ada pula bantuan bansos pangan lain berupa pembagian beras 10 kilogram.

Diketahui, bansos itu sudah dibagikan di Bandung, Ciamis, Ciimahi dan hampir semua daerah di Indonesia.

Adapun persamaan kedua bansos itu ialah untuk meredam gejolak harga hingga menjaga stok di tengah bencana gagal panen atau pergeseran musim panen.

Lalu, apa perbedaan dua bansos tersebut?

1. Bentuk bantuan

BLT Mitigasi Risiko Pangan dibagikan melalui bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos beras dibagikan kepada KPM dalam bentuk beras 10 kilogram.

2. Penerima

Target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM, yang datanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Adapun banso beras 10 kg akan dibagikan kepada 22 juta KPM yang berbeda.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM, yang datanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

3. Jumlah bantuan

BLT Mitigasi Risiko Pangan dibagikan senilai Rp 600.000.

Namun, setiap bulannya keluarga penerima akan mendapatkan Rp 200.000.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan, itu akan dievaluasi tiga bulan lagi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Bansos beras ini setiap keluarga akan mendaptakan sebanyak 10 kilogram.

Baca juga: Cek di Sini Tanggal Pencairan Bansos Februari 2024, Termasuk BLT Mitigasi Risiko Pangan & PIP

4. Periode bantuan

Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani baru mengumumkan BLT pangan baru pada 29 Januari 2024 lalu.

BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dibagikan selama tiga bulan.

Tepatnya, pada Januari-Maret 2024 dengan besaran Rp200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp600.000.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi akan melanjutkan bansos berupa pangan beras 10 kg pada Februari-Maret 2024.

Bantuan beras kemungkinan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni, apabila APBN masih memungkinkan.

Cek penerima bansos

1. Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Masukkan nama lengkap yang tercantum pada KTP.

4. Isilah kode captcha sebagai langkah keamanan.

5. Klik tombol ‘Cari Data’.

6. Informasi terkait penerimaan bansos dan data penerima manfaat akan terlihat.

Sumber Dana

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bansos yang cair pada tahun 2024 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).

Ia mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas)," ujar Sri Mulyani.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan.

Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

"Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," jelas Sri Mulyani.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.