Pinjol Uang Kuliah Tunggal ITB Diawasi OJK, Menkeu Sri Mulyani Tawarkan Student Loan tapi . . .

TRIBUNJABAR.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi ketat perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending PT Inclusive Finance Group (Danacita), yang belakangan menyasar mahasiswa di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bekerja sama dengan pihak kampus, mereka menyediakan fasilitas pendanaan untuk uang kuliah tunggal (UKT) dengan bunga tinggi: 20 persen dari pinjaman.

Kebijakan itu kemudian memicu gelombang penolakan dari mahasiswa di ITB. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan kerja sama Danacita dalam pendanaan UKT tak hanya terjadi di kampus ITB.

“Setahu kami bahwa perusahaan ini melakukan kerja sama serupa di beberapa universitas lain,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Sebagai regulator, OJK juga telah memanggil PT Danacita untuk mendalami apakah ada hal-hal yang yang telah dilanggar dalam skema pendanaan UKT yang dilakukan Danacita.

“Kami dalami juga apabila ada hal-hal yang dilanggar berkaitan dengan langkah-langkah yang terkait dengan pengembalian utang,” ujarnya.

Mahendra memastikan, pengawasan akan terus mereka lakukan dengan mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

Termasuk meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risikonya saat meminjam sejumlah uang untuk membayar UKT-nya melalui skema ini. 

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan pihak OJK juga telah memanggil Danacita terkait skema pembiayaan UKT ini pada 26 Januari 2024 lalu.

Berdasar penjelasan Danacita, menurut Aman, kerjasama pembiayaan UKT  mahasiswa dengan kampus ITB ini dilakukan dalam rangka memberikan pilihan jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan melakukan pembayaran UKT. 

“Pinjaman baru diberikan jika terdapat pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dan telah melalui proses analisis kelayakan oleh Danacita,” ujarnya.

Berdasarkan penelitian OJK, manfaat ekonomi (suku bunga) yang dikenakan oleh Danacita telah sesuai dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.

Meski demikian, ujar Aman, meminta Danacita untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya.

Bantah Pinjol

Direktur Utama Danacita, Alfonsus Wibowo, Danacita hanyalah salah satu pilihan metode pembayaran yang bisa diambil mahasiswa di ITB untuk melunasi UKT-nya.

Namun, ia menolak jika platform pendanaan yang digawanginya dikategorikan sebagai pinjol atau pinjaman online.

Menurutnya, istilah pinjol berkonotasi negatif, sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang ilegal dan tidak beretika.

Ia mengatakan, Danacita sebagai perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

“Danacita adalah penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,” ungkap Alfonsus.

Ia mengatakan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dengan ITB telah ditandatangani, 10 Agustus 2023 lalu.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB.

Menurut Alfonsus, pada dasarnya semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang mereka berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada mahasiswa atau walinya. 

“Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali," ujarnya.

Student Loan

Menyusul ramainya penolakan mahasiswa ITB pada kebijakan rektorat yang menyertakan pinjol sebagai alternatif pembayaran UKT, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah kini tengah menggodok aturan mengenai pembentukan student loan atau pinjaman bagi pelajar.

Untuk itu, ujar Menkeu, ia telah meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melakukan pembahasan.

"Meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Penerapan student loan, ujarnya, perlu mendapat perhatikan lantaran kebijakan ini kerap menimbulkan masalah panjang bahkan di negara maju seperti di Amerika Serikat (AS).

“Kami sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability pinjaman itu (student loan) sehingga tidak memberatkan mahasiswa, tapi tetap mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama kepada kelompok yang tidak mampu," ujarnya.

LPDP, menurut Sri, telah mengalami banyak perbaikan. Di sisi lain, dana abadi pendidikan juga telah mencapai Rp 139 triliun untuk disalurkan kepada pesantren, perguruan tinggi bahkan penelitian.

Tetap Menolak

Wakil Menteri Koordinator Sosial Politik, Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, Revanka Mulya, mengatakan student loan sejatinya tak beda dengan pinjaman online (pinjol) karena akan memberatkan mahasiswa. 

"Untuk student loan itu menurut kami cukup memberatkan, karena masih ada skema yang bisa dipilih, seperti mengutamakan beasiswa, karena student loan akan memberatkan mahasiswa setelah mereka lulus dari kampus, karena ada beban yang harus dibayarkan," ujar Revanka, saat ditemui di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, kemarin.

Menurutnya, student loan merupakan solusi yang buruk. Sebab, sudah jadi tanggung jawab negara memberikan pendidikan yang dapat diakses seluas-luasnya.

"Mau itu orang yang memiliki ekonomi sulit atau tidak, sehingga student loan ini dapat disimpulkan sebagai skema yang kurang bijak, dana abadi LPDP bisa diarahkan jadi beasiswa untuk mahasiswa S1 di Indonesia," ujar Revanka.

"Itu (student loan) tidak jadi solusi karena akan menjadi beban jangka panjang," tambahnya.

(tribun network/reynas abdila/nazmi abdurahman)