Sering Dapati Keluhan Langka Pupuk di Majalengka, Caleg DPRD Jabar dari PPP Bilang Begini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Calon legislatif DPRD Jawa Barat Dapil XI (Subang, Majalengka, Sumedang) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaini Shofari menerima banyak keluhan masyarakat saat berkunjung ke kantong-kantong suaranya di Majalengka terkait kelangkaan pupuk.

Ia pun menampung aspirasi itu untuk kemudian menyambungkannya ke anggota legislatif yang ada di DPRD Jabar, termasuk ke rekan sesama PPP yang duduk di provinsi.

"Iya banyak keluhan (pupuk) dari masyarakat. Tapi, saya belum terlalu memahami alur pendistribusiannya, maka tentunya saya menyambungkannya ke anggota legislatif di Jabar dan atau rekan sesama partai," ujarnya saat dihubungi, Senin (22/1/2024).

Penjabat Bupati Sumedang, Dedi Supandi pun sempat melakukan inspeksi dadakan ke sejumlah tempat terkait pupuk ini, seperti agen tani karya milik HM Abdusalam di Pasar Rajagaluh sekaligus menanyakan tentang ketersediaan pupuk bersubsidi untuk musim tanam I 2024.

Adapun alur pendistribusian pupuk subsidi, yakni dari distributor ke agen, kemudian diterima petani, termasuk jumlah kelompok tani.

Zaini pun mengaku meskipun dirinya menampung keluhan-keluhan masyarakat ini, namun dia belum dapat memberikan keputusan lantaran tak memiliki kekuasaan di legislatif Jabar.

"Insya Allah ketika nanti terpilih masalah ini pasti akan saya perjuangkan agar para petani bisa sejahtera dan tak selalu terganggu dengan kondisi pupuk yang langka," katanya.

Para petani di Majalengka ini mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi pada musim tanam perdana 2024.

Tetapi, Pj Bupati Majalengka sempat memastikan tak ada kelangkaan pupuk, bahkan stok di tingkat agen cukup melimpah.

Kondisi saat ini yang terjadi disebabkan agen yang belum menebus pupuk bersubsidi ke distributor, sehingga datanya belum terinput dan berimbas ketiadaan stok di suatu wilayah. Kemudian, setelah terinvestigasi, ada pula permasalahan administratif yang ditemui di lapangan.

Akibatnya, pemilik lahan belum memiliki kartu tani yang merupakan salah satu syarat untuk membeli pupuk bersubsidi, karena pada pendataan sebelumnya yang tercatat ialah penggarap lahan.