Lima Agenda Bantu Rakyat di Parlemen

Dalam konteks pendapatan masyarakat, sektor UMKM menjadi penting untuk diberdayakan, karena terbukti mampu menjadi penyelamat saat krisis 1997. Sebagai pihak yang bergelut di dunia bisnis—juga lama menjadi pelaku UMKM—kami memiliki knowledge yang bisa digunakan untuk membantu pelaku UMKM naik kelas.

UMKM Naik Kelas

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) mencatat, Indonesia memiliki 64,19 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada 2021. Sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau Rp8,500 Triliun pada 2020. Sektor ini juga berhasil menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Tak heran, UMKM diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Namun di saat yang sama, hasil temuan lapangan di Kota Bandung dan Cimahi, banyak UMKM yang menghadapi kendala akses perbankan hingga kesulitan bertransformasi dengan perubahan market di era digital. Dua tantangan inilah yang akan kami perjuangkan untuk meningkatkan potensi UMKM di masa depan.

Sejauh ini, meskipun belum terpilih, kami sudah melakukan sejumlah pelatihan UMKM di Kota Bandung dan Cimahi, dengan mengawal mereka sampai “naik kelas”. Dalam arti, bukan hanya seminar selesai sehari, namun setelah itu melakukan pendampingan hingga benar-benar naik kelas. Pendampingan dalam pembukuan, laporan keuangan, digital marketing, hingga packaging. Sejumlah expert ikut mendampingi para pelaku UMKM, sehingga mereka mendapatkan knowledge yang benar, bukan hanya pelatihan biasa.

Keempat, infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur memberikan sumbangan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya, DPR dapat memaksimalkan fungsinya dalam penyusunan kebijakan publik, pengawasan, serta penganggaran, untuk mengawal pembangunan infrastruktur hingga ke kabupaten, kota, kecamatan hingga desa. Rasyid akan fokus dalam memperjuangkan infrastruktur dasar untuk warga Kota Bandung dan Kota Cimahi, seperti jalan raya, pedestrian, irigasi, dan sebagainya.

Kelima, pembangungan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan memiliki setidaknya tiga indikator. Yaitu untuk meminimalisir pemborosan penggunaan SDA, mengurangi polusi dan dampak lingkungan lainnya. Serta untuk meningkatkan sumber daya alam yang dapat didaur ulang.

Dalam upaya memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan, pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip Amdal yang pro lingkungan dan pro pelestarian alam. DPR memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan yang sesuai dengan Amdal, sehingga tidak terjadi kerusakan dan menjaga keselamatan warga. Dalam konteks ini, dengan sedikit pengetahuan kami di bidang industri, kami memiliki komitmen untuk mengawal pembangunan yang tidak merusak alam.

Itulah lima agenda yang menjadi concern penulis jika mendapat dukungan warga Kota Bandung & Kota Cimahi. Semuanya merupakan buttom up agenda, atau aspirasi yang kami serap dari masyarakat. Penulis yakin, dengan kerja keras, kerja cerdas dan komitmen berjuang untuk rakyat, semua agenda tersebut dapat diperjuangkan.*