Lima Agenda Bantu Rakyat di Parlemen

Oleh M Rasyid Rajasa, Ketua DPD PAN Kota Bandung, Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID - Pileg 2024 tinggal hitungan minggu. Sebagai salah satu Caleg yang berkompetisi di Dapil 1 Jabar, penulis merasa sangat bersyukur bisa berinteraksi dengan warga Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam jarak yang sangat dekat. Terkadang kami berdiskusi, bercanda, saling curhat, bahkan menangis bersama. Itulah dinamika constituency outreach selama dua tahun terakhir yang saya alami di lapangan. Sesuatu yang tak mungkin bisa digantikan dengan apapun.

Dari interaksi tersebut, beberapa persoalan mendasar yang kami tangkap, diantaranya permasalahan seputar isu pendidikan, UMKM, lapangan pekerjaan, hingga kerusakan lingkungan. Sebagai calon anggota legislatif pusat, penulis berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga tersebut.

Namun kami sadar, tidak semua hal bisa diatasi dalam sekejap. Penulis juga berkali-kali memberikan edukasi ke publik, bahwa DPR bukanlah lembaga eksekutif, yang bisa langsung menjalankan program. Meski begitu, parlemen memiliki power untuk menekan pemerintah agar persoalan-persoalan di warga, segera mendapatkan perhatian dan penanganan. Itulah keseimbangan dalam demokrasi, yang biasa dikenal sebagai Trias Politica.

Sebagai Caleg dari PAN, dengan memperhatikan visi, misi dan garis ideologi partai, serta berbagai temuan di lapangan, penulis berkomitmen untuk membantu rakyat melalui lima program kongkret.

Pertama, pendidikan untuk semua. Salah satu ukuran kemajuan suatu negara, terletak pada kualitas pendidikannya. Semakin baik pendidikan, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan juga semakin kompetitif. Dengan SDM yang kompetitif, akan mempercepat kemajuan kita. Saat ini sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat 54 dari total 78 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Seharusnya dengan alokasi APBN untuk pendidikan yang sebesar 20 persen, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik lagi. Oleh karenanya, kami bertekad memperjuangkan optimalisasi APBN untuk pendidikan agar tepat sasaran, terbuka bagi semua kalangan, dan adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Faktanya hingga kini, berbagai permasalahan pendidikan bahkan yang mendasar, masih kita temui.

Isu Prioritas

Seperti PPDB sistem zonasi yang selalu menimbulkan masalah. Awalnya ini menjadi kabar baik, agar tidak ada lagi gap antara sekolah unggulan dengan sekolah lainnya. Ini juga menjamin setiap anak di lingkungan sekolah, dapat mengakses pendidikan. Namun kenyataan di lapangan tidak seindah rencana tersebut. Kurang meratanya jumlah sekolah dibandingkan dengan populasi, membuat banyak anak yang tidak tertampung, meskipun mereka masih berada dalam satu zonasi.

Belum lagi daerah perbatasan antar kecamatan, yang terkadang tidak memiliki sekolah lanjutan, sehingga termarginalkan. Ini linear dengan data Ombudsman, bahwa sistem zonasi setiap tahunnya mengulang-ulang masalah, diantaranya (1) Kecurangan dengan memanipulasi data kependudukan. (2) Tidak meratanya jumlah sekolah dengan jumlah anak dalam satu wilayah, sehingga terjadi rebutan sekolah. (3) Masih ada sekolah yang mengutamakan anak-anak pejabat atau tokoh adat.

Maka dari itu, isu pendidikan sangat penting untuk kita perjuangkan, agar bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan kualitas yang sama. Education for all. Parlemen memiliki ruang untuk melakukan perbaikan kebijakan, termasuk policy di bidang pendidikan.

Kedua, kesehatan untuk hidup sejahtera. Dalam kesepakatan global di PBB, Kesehatan warga mejadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Agar tercipta kehidupan yang sehat, sehinga dapat berdampak pada kesejahteraan bagi semua orang.

Indikatornya dapat dilihat melaui pemenuhan gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. DPR berwenang mengawal kebijakan pemerintah dari segi anggaran dan kebijakan. Dengan begitu, penulis yakin mampu memperjuangkan hak-hak warga Dapil I Jabar untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera.

Ketiga, pendapatan dan daya beli masyarakat. Kemampuan setiap orang untuk mencukupi kebutuhannya, sangat dipengaruhi dari sejuah mana ketersediaan akses terhadap pekerjaan. Dengan bekerja, maka setiap orang bisa membeli makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Termasuk meningkatkan daya beli. Meski begitu, tidak semua warga di Indonesia mendapatkan akses yang sama atas pekerjaan.

Ketatnya persaingan dan tuntutan dunia kerja akan keahlian dan pendidikan, membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, hal ini akan memicu melebarnya rasio gini (kesenjangan) yang tidak sehat bagi ekonomi secara keseluruhan. DPR memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerataan, sehingga semua kelompok dalam masyarakat, memiliki akses yang relatif sama atas pekerjaan dan pendapatan.