Sekjen GPII Sebut Pernyataan Zulhas Sebagai Guyonan Politik, Ajak Semua Pihak Wujudkan Pemilu Damai

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Video Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau kerap disapa Zulhas mendadak viral. Video saat kegiatan Rakernas asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang pada Selasa (19/12/2023), menuai banyak respon lantaran guyonannya tentang salat.

Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Irwan Sholeh Amir, mengatakan, Zulhas dalam video itu menceritakan fenomena yang terjadi di masyarakat imbas konstelasi pilpres yang cukup kuat sehingga mempengaruhi prilaku beragama.

Katanya, Zulhas tak membenarkan prilaku itu, namun hanya menjadikan contoh unik, yang harus disikapi secara arif.

"Goyonan politik Zulhas dipermasalahkan, tapi sebelumnya pernah beredar video guyonan sejumlah tokoh. Kami harus objektif dan adil dalam melihat masalah ini," kata Irwan, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Hatta Rajasa Muncul Bela Zulhas, Kenal Lama, "Tak mungkin menghina agamanya sendiri"

Dia meyakini respon berlebih kepada Zulhas lantaran situasi politik menghadapi pemilu 2024.

"Jika kami mencoba menyikapi positif, beberapa tokoh yang disebutkan tadi berusaha menurunkan tensi politik yang ada dengan guyonan politik yang bisa mencairkan suasana. Dan, bila dicermati video Zulhas secara lengkap, beliau sampaikan contoh realitas kehidupan beragama yang terpengaruh oleh situasi politik. Jadi, contoh itu dia temukan di masyarakat dan disampaikan dengan santun juga jenaka agar direspon positif dan bijak," katanya.

Bagi yang mengenal jejak rekam Zulhas, pasti tahu politisi ini dekat dengan banyak kiai dan ulama dari berbagai ormas Islam. Zulhas juga, dikenal sebagai muslim yang taat dalam menjalankan amal ibadah.

"Tak mungkin Zulhas lakukan penistaan agama. Tuduhan itu tak berdasar dan sangat tendensius. Mari hadapi tahun politik dengan damai dan kondusif. Hindari ujaran kebencian dan politisasi yang menyebabkan perpecahan bangsa, jauhi hoax juga kampanye hitam untuk memperkuat sistem demokrasi," ujarnya.(*)