Anies Baswedan Sudah Mulai Bagi-bagi Kursi, Janji Beri Kursi Menteri pada Muhammadiyah

Dalam dialog kemarin Anies dan Cak Imin menyampaikan sejumlah hal, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga masalah kemunduran demokrasi. Terkait IKN, Anies menyebut proyek itu akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. 

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia. "Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. 

Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan. Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN. "Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia. 

Anies mengatakan jika pemerintah serius menginginkan pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar. "Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. 

Terkait UU ITE, Anies berjanji akan merevisi UU yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jika terpilih dalam Pilpres 2024. "Insya Allah UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan rencananya direvisi ke depannya," ucapnya.

Anies mengatakan saat ini kebebasan dalam berdemokrasi mengalami penurunan, termasuk kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal menurut Anies, kritik dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan dan menjadi diskursus untuk mempercepat kecerdasan masyarakat. "Dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ucapnya. "Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," tutur Anies. 

Namun yang terjadi saat ini, katanya, banyak masyarakat Indonesia tak berani mengkritik pemerintah karena takut dijerat UU ITE. "Jadi kami memandang kebebasan ini sesuatu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum," ujar dia. "Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada UU ITE yang memprosesnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.(tribun network/ebs/dod)