Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran Makin Gemuk, Khawatir Jatah Menterinya Terganggu, PKB Pun Merapat

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Koalisi partai politik yang bergabung dan mendukung presiden dan wakil presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk.

Setelah Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan hal serupa.

Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Bekas koalisi itu kini hanya menyisakan PKS yang belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi.

Khawatir

Bergabungnya Nasdem dan PKB membuat Partai Bulan Bintang (PBB), yang pada Pilpres 2024 mendukung pasangan Prabowo-Gibran, sedikit khawatir.

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika  kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo ini dapat menggerus jatah kursi untuk PBB. 

Padahal, kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. 

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: PKS Bakal Ikuti Langkah Nasdem Dukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tapi . . .

Ia pun kembali mengingatkan bahwa PBB sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran. Maka itu Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Masrur juga berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti. Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya, tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan mudah-mudahan ada proporsional," ujarnya.

PBB, menurut Masrur, berharap Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril.