Keberhasilan dan Kegagalan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Selama Pimpin Jabar Menurut Pengamat

Jika berpatokan pada hasil survei, indeks kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Ridwan Kamil angkanya sangat tinggi, mencapai 85 persen. 

|
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Uu Ruzhanul Ulum dan Ridwan Kamil saat menyapa warga di acara West Java Festival di Stadion Siliwangi, Bandung, Minggu (3/9/2023) malam. Masa tugas Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum selesai pada Selasa (5/9/2023). 

"Salah satu janji politiknya yaitu pemerataan pembangunan di kawasan Jabar selatan. Ini saya pikir menjadi catatan, Jabar selatan bagaimana pun belum bisa mengejar ketertinggalan pembangunan di Jabar bagian tengah dan utara," ucapnya. 

Kedua, kata dia, terkait masalah toleransi antarumat beragama di Jabar. Pada beberapa kasus, masih ada peristiwa yang membuat Jabar ini dinobatkan sebagai provinsi intoleran. 

"Walaupun ini case by case ya. Ada beberapa hasil kajian yang menyatakan ada isu intoleransi di Jabar. Isunya tentu antara umat beragama, dari setara itu menyebutkan Jabar sebagai provinsi intoleran, kemudian indeks kerukunan umat beragama dari Kemenag juga, Jabar masih sangat rendah, tentu itu menjadi catatan," katanya.

Menurutnya, pembangunan dan pemerataan wilayah itu tidak hanya soal kesejahteraan. Tapi, soal bagaimana wilayahnya kondusif salah satunya menyelesaikan masalah intoleransi.

Baca juga: Ridwan Kamil Bakal Tinggalkan Gedung Pakuan, Tapi Takkan Pulang ke Rumah Botol di Cigadung

"Setahu saya juga sudah banyak hal dilakukan, tapi di beberapa wilayah case by case, saya bilang, ada beberapa hal yang belum optimal," ucapnya. 

Tugas Pj Gubernur

Beberapa masalah yang belum selesai di masa kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, tentu menjadi tugas dari Penjabat (PJ) Gubernur Jabar, Bey Mahmudin. 

Tugas Pj itu, kata dia, melanjutkan dan mengoptimalkan program dan agenda kebijakan yang sudah dijalankan. 

"Ya, kalau menurut saya harus diupayakan. Misalnya recovery ekonomi itu menjadi salah satu yang fokus utama, termasuk soal isu intoleransi," katanya.

"Jadi, tidak perlu memikirkan program atau agenda kebijakan baru," ucapnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved