Ini Inovasi Digital Pemprov Jabar untuk Mengatasi Kebocoran dan Penyalahgunaan Dana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penggunaan anggaran pemerintah tentulah harus tepat sasaran. Prinsip transparansi pun menjadi krusial dalam praktiknya. Hanya saja, ada banyak kasus di berbagai daerah terjadi dugaan penyelewengan.

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung hal ini. Ia menyoroti data ketidaksesuaian anggaran di beberapa pemda. Beberapa contoh, di antaranya anggaran penggunaan anggaran stunting.

Dari Rp 10 miliar anggaran yang tersedia, separuh lebih malah dialihkan untuk rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan penyuluhan.

Padahal, dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pemberian makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.

Contoh lainnya adalah program penyuluhan pertanian.

Sebesar 1,5M disediakan untuk peningkatan SDM pertanian, namun dua pertiga dari anggaran tersebut malah dikeluarkan untuk perjalanan dinas.

Terakhir, ada program pengembangan UMKM. Sebuah program yang seharusnya memberdayakan pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, ternyata Rp 1,9 miliar di antaranya malah dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.

Pada akhirnya, hanya kurang dari 40 persen dari total anggaran yang benar-benar menyentuh target dari program-program tersebut.

Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Juwanda, mengatakan isu yang terjadi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditangkap oleh Ridwan Kamil.

Juwanda mengatakan, total Anggaran APBD seluruh pemda mencapai Rp 1.200 triliun dan nilai APBN sebesar Rp 2.463 rriliun.

Permasalahan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran ini tidak bisa dibiarkan berlarut.

“Ridwan Kamil memiliki concern terhadap penggunaan teknologi dan inovasi dalam sistem penganggaran semenjak menjadi Wali Kota Bandung. Inovasi ini juga dibawa saat beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat,” ucap Juwanda di Bandung, Kamis (24/8/2023).

“Ridwan Kamil maju dengan menerapkan sebuah sistem yang telah mengubah paradigma dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” ia melanjutkan.

Juwanda menjelaskan bahwa SIPD adalah perwujudan dari transformasi digital di bidang pemerintahan.

Dalam SIPD, setiap detil kegiatan, dari judul hingga rincian anggaran, diinput ke dalam sistem secara digital.