IPDN Bantah Adanya Istilah "Kontingen" dalam Kasus Penganiayaan oleh Kabid di BKD Lampung

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Muncul istilah "kontingen" dalam kasus dugaan penganiayaan oleh aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Lampung.

Lima orang alumni IPDN angkatan XXX dianiaya oleh senior mereka.

Dalam kasus ini, diduga seorang pejabat berstatus Kepala Bidang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung terlibat.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menepis adanya istilah "kontingen".

Diketahui, alasan penganiayaan itu karena kelima calon aparatur sipil negara (CASN) yang merupakan lulusan IPDN tersebut tidak ikut kontingen.

"Di IPDN tidak mengenal kontingen, menurut pemberitaan kontingen tersebut adalah asal daerah pendaftaran," kata Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum IPDN Arief M Edie saat diwawancara TribunJabar.id, di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: IPDN Mengutuk Keras Peristiwa ASN di Lampung Aniaya Lima Alumni, Sebut Tak Bisa Ditoleransi

Arief lalu menjelaskan bahwa IPDN selalu mengajarkan humanisme yang ketat. IPDN dihuni oleh orang-orang dari beragam latar kebudayaan di Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"NKRI ini berdiri atas semangat orang muda, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong-jong lainnya,"

"STPDN didirikan untuk menciptakan pelayanan dan model yang sama untuk masyarakat NKRI,"

"Dulu, dari 20 APDN di Indonesia bergabung jadi satu, STPDN," katanya.

Arief mengatakan, STPDN punya kampus-kampus di daerah yang para prajanya dilatih kearifan lokal.

"Kami tidak mengenal ada namanya kontingen, dan tidak pernah dibentuk oleh lembaga ini,"

"Tidak kenal itu, istilah kontingen tidak ada," katanya.

Baca juga: IPDN Jatinangor Sumedang Sediakan TPS Khusus untuk Pemilu 2024, 3.000-an Praja Akan Mencoblos

IPDN sendiri mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan oknum PNS di Lampung terhadap lima orang alumni IPDN itu. (*)