Saat Jadi Bupati, Dedi Mulyadi Bikin SD 9 Tahun di Tiap Desa dan Bangun 3 SMA/K Per Kecamatan

TRIBUNJABAR.ID – Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode Kang Dedi Mulyadi (KDM) berhasil membuat ruang kelas baru agar semua warga bisa sekolah di sekolah negeri. Hal itu diungkapkan saat menghadiri Konsolidasi Kader Partai Gerindra di Kota Bekasi belum lama ini.

Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini banyak orang tua yang mengeluh anaknya tidak bisa masuk SMP dan SMA negeri padahal sudah dibuat zonasi. Hal itu bukan salah sekolah apalagi guru, melainkan orang yang menyusun anggaran.

“Sudah tahu dari SD ke SMP gak bisa masuk karena ruang kelasnya kurang, dari SMP gak masuk SMA negeri karena ruang kelasnya kurang. Kenapa menyusun anggaran gak bikin ruang kelas dulu?,” kata Dedi Mulyadi.

Menurutnya anggaran pemerintah cukup untuk membuat ruang kelas baru asalkan perencanaannya matang. Tapi yang terjadi saat ini adalah anggaran cukup tapi belanjanya yang salah.

Baca juga: Akun Facebook Kang Dedi Mulyadi dengan 11 Juta Pengikut Dikuasai Pihak Tak Bertanggung Jawab

“Yang dibutuhkan ruang kelas, yang dibeli alat peraga. Yang dibutuhkan ruang kelas, yang dibelikan TIK. Yang dibutuhkan ruang kelas yang dibuat malah rapat-rapat, sosialisasi. Rakyat butuh ruang kelas,” ujarnya.

Ia mencontohkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta bisa membuat kebijakan menyiapkan ruang kelas baru dalam satu malam. Caranya ia memanfaatkan ruang kelas yang ada agar siswa bisa sekolah.

“Dalam semalam saya bikin satu SMP, saya langsung buat surat keputusannya pakai ruang kelas yang ada yang penting rakyat bisa sekolah. Besok bangun, bikin SD 9 tahun, kelas 7 di situ, kelas 8 di situ, kelas 9 di situ juga, bisa,” tuturnya.

Begitupun saat SMA/SMK kewenangannya masih di pemerintah kabupaten, Dedi Mulyadi pun bisa menyiapkan sekolah tersebut di seluruh kecamatan.

“Saya waktu itu masih bisa bikin SMA dan SMK di kecamatan, ada yang dua ada yang tiga. Waktu SMP ke SMA saya diprotes oleh sekolah swasta, disebut Dedi Mulyadi terlalu banyak kebijakan yang menampung anak sekolah negeri sehingga swasta tak kebagian,” kata KDM.

Baca juga: Dedi Mulyadi : Selama Jumlah Ruang Kelas SD-SMP-SMA Berbeda, PPDB Bakal Ribut Terus

Kang Dedi Mulyadi meminta seluruh kader Partai Gerindra menyuarakan keberpihakan pada pendidikan rakyat. Sehingga dalam tahun depan tidak ada lagi ribut soal PPDB di setiap daerah.

“Jadi Gerindra bagaimana sikapnya? Mulai sekarang sikap para anggota dewannya harus ngotot kalau ruang kelas tidak dibikinkan, tidak disiapkan, saya siap gebrak meja,” kata Dedi Mulyadi.