Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat Alot, Ancam akan Demo Lagi dan Datangi Istana Negara

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) menjadi daerah otonomi baru rupanya masih alot.

Gubernur Jawa Barat pun didesak bersikap tegas membela aspirasi masyarakat.

Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) bersama Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) lainnya di Jabar bahkan sampai harus berdemo di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Mereka bahkan akan kembali melakukan demo pada minggu depan dan mengancam akan datang ke Jakarta.

Alasan mandeknya progres pembentukan daerah otonomi baru ini karena terbentur oleh moratorium yang tak kunjung dibuka.

Di sisi lain, PPKIB menilai, moratorium ini sebenarnya bisa dibuka secara parsial, dengan catatan Gubernur Jabar bisa melakukan lobi politik kepada pemerintah pusat.

"Tinggal Gubernurnya yang harus ngotot seperti provinsi lain. Kalau nunggu durian jatuh dari langit mah mau sampai kapan jadinya," ujar Ketua PPKIB, Sukamto, kepada Tribuncirebon.com, Minggu (16/7/2023).

Sukamto menjelaskan, pada Kamis (13/7/2023), pihaknya bersama 8 CDPOB lainnya bahkan sudah melakukan demo ke Gedung Sate.

Mereka terdiri dari Kabupaten Indramayu Barat, Subang Utara, Lembang, Bandung Timur, Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Tasikmalaya Utara.

Namun, demo tersebut tidak ditemui oleh Gubernur Jawa Barat.

Sukamto, yang sekaligus Sekretaris Umum Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar, bahkan mengancam akan kembali berdemo minggu depan.

Jika perlu, kata dia, pihaknya akan mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sukamto menjelaskan, rencana aksi itu tinggal menunggu persetujuan dari CDPOB lainnya.

PPKIB sendiri sudah menyiapkan massa sebanyak 500 orang untuk rencana tersebut.

"Sekarang tinggal nunggu kesepakatan dengan kabupaten lain, misal ada 9 CDPOB lalu dikali 500 sudah 4.500 orang, belum lagi kontribusi dari CDPOB lain yang belum disetujui provinsi," ujar dia. (*)