Jokowi Tegaskan Istana Tak Bekingi Ponpes Al-Zaytun, Tugas Tabayun Tim Investigasi Selesai Hari Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membantah isu yang beredar bahwa Istana Kepresidenan "membekingi" Mahad Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang.

Presiden memastikan tidak ada keterlibatan orang Istana dalam polemik lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu tersebut.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kerap disebut-sebut sebagai orang yang membekingi Al-Zaytun.

"Ndak ada (yang membekingi)," kata Jokowi, Senin (26/6).

Jokowi meminta masyarakat bersabar dalam menyikapi kontroversi Al-Zaytun karena pemerintah tengah menanganinya.

"Ya, sabarlah, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," ujar Jokowi.

Presiden juga memastikan akan secepatnya menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan kesesatan dan tindak pidana di Al-Zaytun kepada publik.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," pungkasnya.

Ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut tugas tim investigasi dalam tabayyun ke Mahad Al-Zaytun, akan selesai pada hari ini.

Baca juga: GP Ansor Indramayu Dukung Keputusan PWNU Jabar yang Haramkan Ortu Sekolahkan Anak di Al Zaytun

Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar, tim investigasi itu hanya memiliki waktu tujuh hari kerja hingga Selasa (27/6/2023) untuk menyelesaikan masalah Al-Zaytun.

"Sekarang mah, reguler saja. Ada gerakan diimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu dan sebagainya. Ada yang bersuara kita datangi, kita ceritakan," ujar Ridwan Kamil.

Selain tugas tim investigasi sudah selesai, ungkap Gubernur, masalah Al-Zaytun sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. 

"Tidak ada informasi baru. Silakan media menunggu paparan teknis dari Pak Menko, karena sudah ditarik di level Menko Polhukam," katanya. 

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, saat ini tugas Pemprov Jabar hanya berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menjaga situasi kondusif di wilayah Jabar, khususnya Indramayu. 

"Tugas saya dari Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jabar," ucapnya.

Ketua Tim Investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil, KH Badruzzaman, mengatakan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan penyimpangan agama di Al-Zaytun.

Salah satunya adalah meminta MUI Pusat secepatnya mengeluarkan fatwa tentang dugaan penyimpangan agama yang dilakukan pendiri Al-Zaytun, Panji Gumilang. 

Tim Investigasi, ujar KH Badruzzaman, telah bertemu dengan pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang.

“Berdasarkan pertemuan tersebut dan melihat responsnya, Tim Investigasi merekomendasikan MUI Pusat mengeluarkan fatwa tentang penyimpangan paham keagamaan yang dilakukan Panji Gumilang,” tegas KH Badruzzaman, Senin (26/6).

Ia mengatakan, Panji Gumilang tidak kooperatif terhadap ajakan Tim Investigasi untuk melakukan klarifikasi atau tabayyun soal masalah-masalah yang berkembang di Al-Zaytun.

"Mengingat pihak Al-Zaytun tidak kooperatif, maka asumsi yang selama ini berkembang di masyarakat tentang kemungkinan terjadinya penyelewengan, baik yang menyangkut paham keagamaan maupun pelaksanaan proses pendidikan dan juga dugaan-dugaan tindak pidana benar terjadi,” ujar KH Badruzzaman.

Sebelumnya, seperti disiarkan akun resmi youtube Al-Zaytun, @AlZaytunOfficial, Panji Gumilang mengatakan telah sepakat dengan tim investigasi bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memberikan klarifikasi di kampus Al-Zaytun.

Kesepakatan, ujarnya, terjadi saat ia memenuhi undangan tim investigasi tersebut di Gedung Sate, Jumat lalu. 

Panji mengaku menanti tim investigasi datang. "Kami siap," ujarnya.

Namun, terkait hal ini, Kepala Kesbangpol Jabar, Iip Hidajat, mengatakan telah mendapat informasi utusan dari Panji Gumilang akan datang ke Gedung Sate untuk menyerahkan klarifikasi tertulis terkait tudingan yang selama ini diarahkan kepada Al-Zaytun dan Panji Gumilang. 

Jika benar utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, ujar Iip, pihaknya akan menyerahkan jawaban tersebut ke Menko Polhukam. 

"Tertulis, karena ketika di awal rapat itu meminta waktu untuk menyiapkan jawaban tertulis dengan data-datanya, nanti kita lihat saja seperti apa hasilnya," ucapnya. 

Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof Utang Ranuwijaya, menegaskan MUI akan terus mengusut tuntas dugaan penyimpangan keagamaan di Al-Zaytun meski terjadi penolakan oleh Panji Gumilang. 

“Kami akan mengundang langsung Panji Gumilang ke MUI Pusat. Kalau terjadi lagi penolakan, kami akan langsung mengambil keputusan,” tegasnya.

Data yang sudah ditemukan ini akan dilaporkan terlebih dahulu pada Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan MUI.

“Data yang terkait penyimpangan dalam hal keagamaan, masalah fiqh, akhlak, juga data lain yang kami sampaikan sesuai di lapangan,” paparnya.

Kemarin, bertajuk Aksi 266, unjuk rasa menuntut pembubaran Al-Zaytun digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) di Kementerian Agama dan Kemenko Polhukam.

Mereka menuntut Al-Zaytun di Indramayu segera ditutup permanen karena telah terbukti menyebarkan ideologi sesat.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut polisi segera menangkap Panji Gumilang.

Panitia aksi Buya Husein mengatakan aksi tersebut diikuti sekitar seribu orang

Ditemui di  Mabes Polri, kemarin, Kabareskrim  Komjen Pol Agus Andrianto memastikan akan menindaklanjuti laporan Forum Advokat Pembela Pancasila terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang.

Tak hanya segera meminta keterangan pelapor, polisi juga akan meminta keterangan MUI dan Kementerian Agama serta sejumlah tokoh agama guna mendalami ajaran agama yang selama ini dilakukan di Al-Zaytun.

"Barulah nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaytun dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan agama tersebut," ujarnya.

(tribunnetwork/nazmi abdurahman/handhika rahman/rina ayu/rahmat fajar)