Bocor, DPR Minta 80 Kursi Business Class Garuda Berangkat Haji, Pengamat: Sarat Konflik Kepentingan

TRIBUNJABAR.ID - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci Mekkah.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Permintaan DPR ini dibocorkan Irfan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Baca juga: Youtuber asal India Nekat Berangkat Haji Jalan Kaki Sejauh 8600 Km ke Makkah, Habiskan Waktu Setahun

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, hal itu memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.
"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Terkait permintaan Sekjen DPR itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai permintaan tersebut sarat konflik kepentingan.

Baca juga: Potret Tradisi Antar Calon Jemaah Haji di Majalengka, Diantar Tetangga hingga Warga Sekampung

Pasalnya anggota DPR menggunakan kewenangannya untuk meminta kursi pada Garuda di luar prosedur normal.

"Permintaan Kesekjenan DPR agar disediakan 80 kursi pesawat Garuda menuju Tanah Suci jelas sulit diterima. Permintaan ini tak bisa tidak muncul karena DPR merasa punya kekuasaan di hadapan Garuda. Jadi praktik seperti ini yang lazim disebut konflik kepentingan yang menjadi pemicu maraknya korupsi," ucap Lucius kepada wartawan, Rabu (14/6).

Lucius mempertanyakan permintaan melalui Sekjen DPR kepada Garuda itu sebagai kebijakan lembaga atau mainan orang per orang yang mau mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan DPR dengan kekuasaannya.

"DPR seharusnya menunjukkan contoh bagaimana menjadi warga teladan, ketika tak mau diperlakukan khusus saat menjalankan ibadah," tuturnya.

Baca juga: Jawa Barat Dapat Tambahan Kuota Haji Sebanyak 1.071 Orang, Akan Berangkat Mulai 22 Juni 2023

Menurutnya, banyak calon jemaah haji sudah sekian lama berjuang agar bisa berangkat ke Tanah Suci, mereka diperlakukan sama oleh pemerintah soal fasilitas perjalanannya.

"Lha DPR ini nampaknya ujug-ujug saja minta 80 kursi di luar jadwal yang sudah disepakati dengan otoritas Arab Saudi," kata Lucius.

Dia pun meminta Kesekjenan DPR mengklarifikasi masalah ini dan menjelaskan bagaimana bisa muncul permintaan khusus dari DPR kepada Garuda Indonesia.