DPRD Jabar Minta Perbanyak Program Rutilahu untuk Cegah Penyebaran Penyakit dan Masalah Sosial

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembangunan rumah tinggal layak huni (rutilahu) menjadi perhatian khusus bagi anggota DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna.

Dengan berkeliling kota dan masuk ke pelosok-pelosok permukiman padat penduduk, Buky menemukan bahwa masih banyak rumah di Kota Bandung yang tidak layak huni.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini mengatakan, ia pun rajin mendorong pemerintah untuk melakukan renovasi rumah-rumah tersebut, sampai berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Buky menemukan korelasi antara rumah yang tidak layak huni dengan tingkat kesehatan penghuni dan masyarakatnya.

Buky mencontohkan di permukiman padat penduduk di sebuah kelurahan di Kota Bandung, ia menemukan 200 warganya mengidap TBC.

Baca juga: Buky Wibawa: Kota Bandung Sudah Kehilangan Sentuhan Estetika

Hal ini berkaitan erat dengan sanitasi rumah dan lingkungannya. Karenanya, ia pun terus mendorong program rutilahu ini agar terus digencarkan.

"Kalau ingin tahu kehidupan sesungguhnya riak-riak Kota Bandung itu jangan di bagian lipstiknya, jangan di depannya saja. Tapi cobalah masuk ke pedalamannya, ke gang-gang sempit, ke gang kumuh, di sana rumah sangat padat sampai sinar matahari saja menjadi hal yang mahal untuk bisa masuk ke rumah. Ini buruk untuk kesehatan," kata Buky.

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini mengatakan hampir di semua titik di Kota Bandung memiliki permukiman padat penduduk.

Ia pun memberikan dorongan dan dukungan terhadap program renovasi rumah ini.

Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah kuota pembangunan rumah tinggal layak huni dari 10 ribu unit menjadi 11.400 unit.

Jumlah tersebut diberikan untuk semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. 

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Buky Wibawa Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Jadi Peluang Ekonomi

"Untuk daerah Kota Bandung saja jumlahnya mencapai 10 ribu unit. Sementara pemerintah Kota Bandung baru bisa menangani sekitar 900 unit dan dari provinsi untuk Kota Bandung tahun 2023 ini kurang lebih 300 unit, masih jauh banget,” katanya. 

Menurutnya, tahun ini jumlahnya bertambah meski tidak signifikan.

Pada 2022, Kota Bandung hanya memberikan 150 unit rumah tinggal layak huni untuk 15 Kelurahan. 

“Tahun ini kita dorong, hasil teriak-teriak, naik jadi 300 unit di 15 kelurahan. Dananya masih tidak beranjak, yaitu Rp 20 juta per unit, padahal kita mengusulkan di angka Rp 25 juta,” ucapnya. (*)