Hasil Survei IPRC, Jika Ridwan Kamil Tidak Jadi Cagub Jabar 2024, Dedi Mulyadi Jadi Calon Terkuat

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tampaknya sudah menjadi tradisi di Provinsi Jawa Barat, birokrat ikut mewarnai bursa calon wakil gubernur.

Hal itulah yang kembali terpotret dalam hasil riset lembaga survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) yang merilis survei kandidat alternatif calon wakil gubernur Jawa Barat pada 2024.

Sejumlah nama dari latar belakang elite birokrasi, elite partai politik, figur populer nonparpol, dan kepala daerah muncul dalam hasil survei periode April 2023 tersebut.

Berdasarkan survei kategori elite birokrasi, sebanyak 28 nama aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat eselon I dan II masuk dalam radar kandidat alternatif cawagub Jabar 2024.

Dari 28 nama tersebut, mengemuka tiga nama yang mengantongi elektabilitas tertinggi.

Di urutan pertama muncul nama Dedi Supandi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dedi Supandi, yang kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, menorehkan elektabilitas tertinggi, yaitu 1,9 persen.

Di bawah Dedi Supandi pada urutan kedua, muncul Setiawan Wangsaatmaja, yang saat ini menjabat Sekda Jabar dengan elektabilitas 1,2 persen.

Disusul urutan ketiga yaitu Asep Sukmana, yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dengan elektabilitas 1,0 persen.

Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan, mengatakan calon wakil gubernur memberikan pengaruh signifikan dalam kriteria elektoral.

Dalam hal ini, untuk menutupi atau melengkapi kelemahan calon gubernur.

Ia mengatalan, idealnya cawagub juga memenuhi kriteria pemerintahan, yaitu mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan.

"Membantu, mendampingi dan menjadi penasihat terdekat Gubernur dalam mengelola pemerintahan pasca memenangkan Pilgub," ujar Firman dalam diskusi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024: Menakar Calon Alternatif, di Kota Bandung, Kamis (4/5/2023).

Menurut Firman, pencalonan birokrat menjadi wakil gubernur pun bukan hal yang baru.