Ibu Hamil Meninggal Seusai Ditolak RSUD Subang, Pengamat: Menyelamatkan Lebih Utama dari Birokrasi

TRIBUNJABAR.ID - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Profesor Cecep Darmawan, mengatakan pelayanan kesehatan itu tak boleh menerapkan birokrasi yang berbelit-belit hingga mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dia mengatakan itu berkenaan kasus meninggalnya Kurnaesih (39).

Kurnaesih yang sedang hamil sembilan bulan ditolak RSUD Ciereng, Subang.

Dia kemudian dibawa ke Bandung tetapi meninggal dalam perjalanan.

Cecep Darmawan mengatakan penolakan rumah sakit menangani pasien, apalagi yang tengah mengalami kondisi darurat, seharusnya tak boleh terjadi.

Semestinya yang namanya layanan publik, masalah darurat itu hal utama yang mesti diperhatikan dengan artian mendahulukan pertolongan kepada pasien.

"Kan, rumah sakit itu ada tempat yang namanya instalasi gawat darurat. Di sana pasien bisa ditangani dan diberikan pertolongan dahulu," ucap Cecep Darmawan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (5/3/2023).

Baca juga: Teganya RSUD Subang, Ibu Hamil Kritis Ditolak, Hilang Nyawa Saat Menuju Bandung

Cecep mengatakan, hal itu tak cuma berlaku di rumah sakit negeri.

"Sebab tujuan rumah sakit itu kan menolong orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan. Maka fokus pada tujuan utamanya itu, baru urusan yang lain," ujarnya.

Dia menegaskan, menyelamatkan pasien jauh lebih utama dari sekadar mengurus birokrasi.

"Apalagi, bagi mereka kelompok rentan. Jadi, kejadian ini harus menjadi warning buat semua. Perlu adanya audit pada SOP dan pelaksanaannya karena ini bukan hal sepele. Bupati dan DPRD setempat juga harus cek ricek dan melakukan investigasi," ujarnya.

Kabupaten Subang, ujar Cecep, harus memiliki rumah sakit yang bagus, baik fasilitas maupun pelayanannya.

Seharusnya rumah sakit-rumah sakit milik pemda itu menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya.

Baca juga: Setelah Tolak Ibu Hamil yang Kemudian Meninggal, RSUD Ciereng Subang Diminta Evaluasi

"Jangan sampai rumah sakit milik pemerintah malah kalah fasilitas dan layanannya dengan swasta. Itulah tugas para kepala daerah bagaimana menghadirkan rumah sakit berkualitas bagi rakyatnya," ujarnya.

Pihak BPJS kesehatan pun, ujarnya, harus mengevaluasi diri dengan kasus seperti ini.

"Ini harus menjadi koreksi bagi pelayanan terutama di bagian darurat dengan adanya spesial SOP. Kejadian seperti ini kerap terjadi dan di lapangan terkadang kaku, maka perlu ada petugas di lapangan yang mengerti, jika tak bisa memutuskan maka harus melaporkan segera ke atasannya jangan memutuskan sendiri," ujarnya. (*)