Keuangannya Sempat Defisit, Kini BPJS Kesehatan Mengembalikan Keadaan Menjadi Surplus

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan memasuki usia satu dekade. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, BPJS berhasil membalikkan kondisi keuangan dari defisit menjadi surplus.

Hal tersebut, kata Ali Ghufron Mukti, membuat banyak orang terheran, termasuk Presiden Joko Widodo.

"Sejak didirikan, selalu defisit. Kondisi BPJS yang mulai bagus itu dua faktor eksternal dan internal, tetapi ini merupakan sebuah hal yang luar biasa," ujar Ali Ghufron Mukti, dalam acara Menuju 10 Tahun JKN secara virtual, Senin (30/1/2023).

Baca juga: DIBUKA Lowongan Kerja Besar-besaran di BPJS Ketenagakerjaan Terbaru Januari 2023, Daftar di Sini

Ia menuturkan, BPJS kesehatan memang selalu mencatatkan surplus, sejak didirikan 2014 silam. Pada tahun itu, aset dana jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan defisit sebesar Rp 3,31 triliun, 2019 menjadi minus Rp 51 triliun dan pada 2020 defisitnya Rp 5,69 triliun.

Tahun 2021, kondisi aset berisi dana jaminan sosial kesehatan mulai surplus sebesar Rp 38,76 triliun. Berlanjut hingga 2022 menjadi sebesar Rp 56,51 triliun. 

Baca juga: Perluas Akses Pelayanan, BPJS Kesehatan Bandung Tambah Mitra Fasilitas Kesehatan Rujukan

Lebih lanjut, Ali Ghufron Mukti mengatakan, kondisi surplus keuangan BPJS Kesehatan akan terus dijaga.

"Setelah positif kami banyak terobosan baru sampai rumah sakit kami bayar, dari dulu BPJS Kesehatan belum bisa bayar akhirnya kami minta bank untuk bisa bayar dulu," ujarnya

Baca juga: Hanya dengan KTP Peserta BPJS Kesehatan Bisa Mendapat Layanan Kesehatan Nasional

"Tapi sekarang, kami berharap dan saya yakin tidak punya utang tapi belum terverifikasi saja. Kami sudah jaga cashflow rumah sakit yang pelayannya bagus kami berikan uang muka," katanya. 

Masih dengannya, program JKN telah berkembang menjadi program yang sangat strategis memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan melalui perlindungan finansial yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)