Masjid Al Jabbar Dipermasalahkan, Begini Pendapat Uu Rushanul Ulum: Tidak Ada Program yang Sempurna

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta masyarakat muslim Jawa Barat tidak mempermasalahkan anggaran pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.

Ia mengatakan, anggaran yang sudah disetujui Pemprov Jabar dan DPRD Jabar sejak masa Gubernur Jabar 2008-2018 Ahmad Heryawan ini sangat dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya berharap masyarakat muslim Jawa Barat tidak mempermasalahkan biaya masjid karena biaya masjid sebanding dengan situasi dan kondisi dan juga jangan dibanding-bandingkan dengan masjid yang lain," kata Uu di Gedung Sate, Selasa (10/1/2023).

Ia mengatakan setiap pemerintah selaku sesama manusia memang memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan.

Baca juga: Sekda Kota Bandung Respons Berbagai Masalah di Masjid Al Jabbar, Idealnya Seperti di Masjid Nabawi

Tidak elok, katanya, membandingkan kekurangan masjid yang satu dengan lainnya.

"Ada kelemahan, ada perbedaan, ada kekurangan, ada kelebihan. Tanpa saya merendahkan masjid yang lain, Masjid Al-Jabbar ini berbeda."

"Pertama, bukan hanya fungsi tempat beribadah dan pendidikan keagamaan, tapi di situ ada museum. Kedua, ada resapan air, ada taman dan semuanya mengandung makna religius," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan museum Nabi Muhammad yang sedang hangat dibicarakan pun memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat.

"Ini akan terus istiqamah karena di situ ada edukasi yang tetap dikunjungi oleh masyarakat, terutama museum dan auditorium."

"Dan perlu kami ingatkan, sebagai umat beragama kalau untuk agama, berapa pun jangan dipermasalahkan," katanya.

Uu mengatakan ia sendiri yang memberikan support kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk tidak melihat angka biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk pembangunan masjid ini.

Tapi yang harus dilihat adalah manfaat jangka panjang untuk syiar Islam.

"Mumpung Bapak punya kemampuan sebagai arsitek, punya kewenangan sebagai kepala daerah, dan keinginan dan didorong masyarakat Jawa Barat."

"Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus dipermasalahkan," katanya.