Kejati Jabar Amankan Rp. 6,5 Miliar Kerugian Negara dari Korupsi BOS di Lingkungan Kemenag Jabar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara Rp. 6,5 miliar, dari perkara korupsi di lingkungan Kemenag

Tribun Jabar/Nazmi Abdurahman.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara Rp. 6,5 miliar, dari perkara korupsi di lingkungan Kemenag Jabar. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara Rp. 6,5 miliar, dari perkara korupsi di lingkungan Kemenag Jabar.

Duit Rp. 6,5 miliar itu merupakan pengembalian dari Kelompok kerja madrasah (KKM) di lingkungan Kemenag Jabar. Semuanya disimpan ke rekening penampungan khusus di Bank BRI Bandung.

Kepala Kejati Jabar, Asep N. Mulyana mengatakan, dalam perkara ini pihaknya sudah menetapkan empat orang tersangka dan memeriksa sebanyak 56 saksi dari Kelompok kerja madrasah/Tsanawiyah kota/kabupaten se-Jawa Barat dan pihak ketiga.

Baca juga: Update Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab Majalengka. Kejati Jabar Masih Periksa Saksi

Adapun keempat tersangka masing-masing berinisial EH, berperan sebagai Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017/2018.

Tersangka kedua yakni AL, Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017/2018, kemudian MK eks Manager Operasional CV. Citra Sarana Grafika dan MSA Direktur CV. Arafah.

Keempatnya, kata Asep, diduga melakukan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyah untuk foto copy penggandaan soal ujian dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, DAN PAS MTS di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar tahun anggaran 2017 dan 2018.

"Bahwa modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah melakukan mark up biaya penggandaan soal ujian tersebut," ujar Asep, saat jumpa pers di Kantor Kejati, Kamis (1/12/2022).

Pengadaan di Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, juga melibatkan pihak swasta yaitu CV. Arafah dan CV. Citra Sarana Grafika sebagai pihak ketiga.

"Bahwa Kegiatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017," katanya.

Berdasarkan hasil perhitungan auditor, kata Asep, dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka telah merugikan negara hingga Rp 22 miliar.

Keempat tersangka pun dijerat Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved