Ketua PC NU Ciamis Nilai Politik Identitas Itu Sah-sah Saja, Asal Tidak Berlebihan
Politik indentitas itu sah-sah saja dan tidak mungkin dihilangkan. Tentu, asal tujuannya baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik pula.
Penulis: Andri M Dani | Editor: Giri
“Politik identitas yang paling sering digunakan adalah agama. Dan itu powerfull,” katanya.
Politik identitas tersebut, menurut Yanuar, cenderung destruktif yang menimbulkan ketersinggungan antarkelompok.
Biasanya politik identitas tersebut muncul dari kelompok pinggiran yang ingin masuk ke tengah, untuk ikut berkuasa.
“Itu tafsir ekstremnya dari politik identitas,” ungkap Yanuar.
Baca juga: Pemilu 2024 Bawaslu Jabar Antisipasi Kecurangan Kampanye di Medsos, Bakal Kerjasama dengan FB dan IG
Dari bursa capres/cawapres Pilpres 2024 yang kini semakin berkembang, Yanuar memperkirakan akan ada tiga atau empat pasangan yang akan berttarung.
“Itu perkiraan dari dinamika politik yang berkembang saat ini. Bila PDIP tidak mengusung calon, akan ada tiga pasangan yang akan bertarung di Pilpres nanti. Yakni calon dari koalisi KIB, calon dari koalisi Gerindra dan PKB, serta calon dari koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Tapi kalau PDIP mengusung calonnya sendiri, berarti nanti akan ada empat pasangan calon,” katanya.
Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, pada Pilpres 2004 terdapat pasangan capres/cawapres terbanyak, yakni lima.
Ketentuan electoral threshold sangat penting dalam pemilihan presiden guna membatasi jumlah pasangan calon pada Pilpres.
“Bila tidak ada ketentuan electoral threshold, berarti semua partai bisa mendaftarkan calon presiden. Coba bayangkan kalau ada 25 partai berarti ada 25 pasangan capres/cawapres yang mendaftar. Di negara maju, sistem multipartai tapi sederhana. Tapi di Indonesia, sistem multipartai tapi rumit,” ungkap Yanuar. (*)