Berburu Vaksin Meningitis

Stok Vaksin Meningitis Menipis, Dinkes Jabar Minta Kemenkes Realokasi Vaksin Untuk Jemaah Umrah

Dinkes Jabar akan tetap membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan mengupayakan realokasi dari sisa vaksin haji kabupaten kota.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Foto ilustrasi pemberangkatan jamaah Umrah di Bandung. Dinkes Jabar akan tetap membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan mengupayakan kepada Kemenkes RI untuk realokasi dari sisa vaksin haji kabupaten kota. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ryan Bayusantika Ristandi, mengatakan penyediaan dan penyuntikan vaksin meningitis untuk keperluan umrah di Indonesia adalah kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Dinkes Jabar akan tetap membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan mengupayakan realokasi dari sisa vaksin haji kabupaten kota.

Ia mengatakan, KKP merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Kesehatan RI sekaligus berwenang untuk penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV).

Selama ini, katanya, semua penyediaan vaksin Meningitis Meningococcus (MM) dilakukan dari Kementerian Kesehatan ke KKP daerah, seperti KKP Kelas 2 Bandung untuk daerah Jawa Barat.

"Di Indonesia termasuk di Jawa Barat jumlah vaksin meningitis dalam kondisi sangat menipis, masyarakat memang mengalami kesulitan mendapatkan vaksin meningitis di KKP, imbas dari penundaan waktu ibadah haji selama 2,5 tahun," kata Ryan melalui ponsel, Selasa (27/9).

Ia mengatakan pengurangan kuota jemaah haji yang masih berlangsung pada 2022 menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang akan menjalankan umrah.

Baca juga: Jemaah Umrah dari Purwakarta Berburu Vaksin Meningitis Hingga ke Jakarta, Stok Langka Sejak Agustus

Di sisi lain, tidak ada produksi vaksin meningitis selama pandemi.

Ia pun memohon maaf karena kebutuhan untuk umrah tersebut memang bukan kewenangan Dinkes Provinsi se-Indonesia, namun kewenangan KKP.

Dinkes Jabar akan tetap membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan mengupayakan realokasi dari sisa vaksin haji kabupaten kota.

Namun, ia tidak bisa memastikan jumlah realokasinya karena itu kewenangan KKP.

"Upaya yang dilaksanakan oleh Dinkes Provinsi Jabar adalah bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk realokasi vaksin jemaaah haji reguler di kabupaten atau kota untuk digunakan oleh KKP untuk penggunaan jemaah umroh sementara, selama menunggu vaksin meningitis yang akan mulai normal distribusi di minggu kedua Oktober oleh produsen, yakni PT Biofarma," katanya.

Ia mengatakan pelaku bisnis travel umroh harus berkoordinasi dengan KKP untuk waktu keberangkatan karena minimal waktu untuk penyuntikan adalah 10 hari sebelum keberangkatan, yakni waktu untuk terjadi kekebalan.

Baca juga: Stok Vaksin Meningitis Tersisa 1.400 Dosis, KKP Bandung Hanya Layani Pendaftar Online

Karena itu, harus dipertimbangkan kesediaan vaksin, penyuntikan, dan keberangkatan. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved