Sejumlah PKL Nakal di Cimahi Masih Menjamur di Zona Merah, Kerap Mangkir Saat Disidang Tipiring

PKL nakal yang kerap mangkal di zona merah hingga saat masih menjamur, bahkan mereka juga kerap mangkir saat dipanggil untuk menjalani sidang tipiring

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Foto ilustrasi sidang tipiring. PKL nakal yang kerap mangkal di zona merah di Cimahi hingga saat masih menjamur, bahkan mereka juga kerap mangkir saat dipanggil untuk menjalani sidang tipiring. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pedagang Kaki Lima (PKL) nakal yang kerap mangkal di zona merah hingga saat masih menjamur, bahkan mereka juga kerap mangkir saat dipanggil untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi, pada September 2022 ini sudah ada 28 PKL nakal yang dipanggil untuk menjalani sidang Tipiring, tetapi yang hadir dalam sidang pada pekan lalu baru 9 PKL.

Kepala Bidang Penegakan Perda, Satpol dan Damkar Kota Cimahi, Ranto Sitanggang, mengatakan PKL nakal yang sudah diseret ke meja hijau untuk menjalani sidang Tipiring itu merupakan pelanggar Perda Kota Cimahi.

"Biasanya, kesalahannya PKL itu kerap berjualan di zona terlarang seperti trotoar dan badan jalan. Sampai saat ini memang masih banyak PKL yang kerap melanggar Perda," ujar Ranto, Minggu (25/9/2022).

Sesuai aturan yang tertera dalam Perda, kata Ranto, trotoar dan badan jalan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat berjualan, sehingga pihaknya terpaksa memberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

"Dari total 28 PKL yang sudah dipanggil untuk menjalani sidang tipiring, sebanyak 19 orang lagi tidak hadir. Nanti akan kita panggil lagi untuk sidang bulan depan," kata Ranto.

Ranto mengatakan, sebelum diseret ke meja hijau, para PKL tersebut sebelumnya sudah diberikan penyuluhan terlebih dahulu agar tidak berjualan di zona terlarang.

Namun, mereka tetap melakukan kesalahan yang sama dengan berjualan di zona terlarang, sehingga pihaknya langsung melayangkan surat panggilan untuk mengikuti sidang Tipiring.

"Akhirnya dengan berat hati, kita harus bawa mereka ke meja hijau," ucapnya.

Ranto mengatakan, dalam sidang tipiring itu para PKL dikenakan sanksi denda dengan besaran yang bervariatif sesuai dengan kesalahannya masing-masing.

"PKL yang mengikuti sidang tipiring rata-rata dikenakan sanksi denda Rp 50 ribu. Tapi kalau pelanggar sudah pernah kena juga sebelumnya, kita usulkan denda Rp 150 ribu," kata Ranto. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved