Sekda Sumedang Minta Inspektorat Selidiki Dugaan Pungli BLT di Talun, Siap Sikat kalau Terbukti

Perintah pemeriksaan itu terkait ramainya perbincangan tentang dugaan potongan BLT BBM dengan modus jual paksa kupon gerak jalan.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa/ warga- Agun
Dadang Juhadi (38), menunjukkan kupon gerak jalan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengaku telah memerintahkan Inspektorat Daerah (Irda) dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memeriksa ke Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara.

Perintah pemeriksaan itu terkait ramainya perbincangan tentang dugaan potongan BLT BBM dengan modus jual paksa kupon gerak jalan.

"Ini lagi menugaskan Inspektorat dengan Dinsos ke lapangan. BLT dan kupon gerak jalan itu sejatinya kan dua kegiatan berbeda. Namun di lapangan ternyata beririsan waktu pelaksanaanya," kata Herman, Senin (19/9/2022).

Sekda mengatakan, sejauh yang ia tahu, pihak Kelurahan Talun tidak memerintahkan warga untuk membeli kupon untuk acara HUT Kelurahan Talun itu secara paksa. Namun, diduga ada oknum tertentu yang memanfaatkan momen.

"Di lapangan ada yang 'adu manis' (menyelaraskan/ memanfaatkan momen)," kata Sekda.

Herman menyebut pemanfaatan momen itu sebagai spontanitas orang-orang di saat pencairan BLT dilakukan. Padahal pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mewanti-wanti agar BLT sampai utuh kepada warga.

"Tidak boleh menguhubung-hubungkan BLT dengan lainnya, harus utuh dan harus cepat sampai kepada warga," kata Sekda.

Baca juga: Fakta Dugaan Pungli BLT di Sumedang, Sekda Sebut Ada yang Memanfaatkan Momen

Sekda menegaskan, jika ternyata nanti ditemukan ada penyelewengan, ia tak akan segan untuk menegakkan aturan.

"Kalau betul ya ditemukan hal demikian, tidak tegas," kata Herman.

Anggota Komisi I DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, menyayangkan adanya pemotongan BLT bertahuk pembelian kupon untuk gerak jalan di Kelurahan Talun.

Rahmat mengatakan, BLT itu untuk warga yang miskin dan sangat membutuhkan. Dilihat dari nominalnya, BLT itu hanya Rp 500 ribu. Seharusnya bisa diterima utuh oleh warga.

"Nominal saja sangat kecil, jauh dari pemenuhan ril yang dibutuhkan. Mereka butuhkan itu tapi dipotong meskipun alibinya kupon," kata Rahmat, kemarin.

Rahmat mengatakan, orang-orang yang memanfaatkan momen pencairan BLT untuk maksud-maksud memotong dengan berbagai dalih ini selalu ada hampir di setiap pencairan BLT.
"
Aparat di lapangan harus benar-benar mendengar informasi sekecil apapun, yang tak diketahui padahal itu terjadi. Cermati dengan menugaskan petugas pemantau yang sampai ke bawah," kata Rahmat.

(kiki andriana)

Baca juga: Komisi IV DPRD Jabar Naikan Dana BLT Dampak Kenaikan Harga BBM dari Rp 27 Miliar Jadi Rp 50 Miliar

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved