Dedi Mulyadi Bantu Mediasi Soal Bau Limbah Pabrik, Warga Dapat Pembangunan Jalan Rp 9 Miliar

TRIBUNJABAR.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memediasi antara warga dan pihak perusahaan PT Indorama. Mediasi tersebut terkait keluhan warga mengenai kebocoran limbah pabrik yang menyebabkan bau sangat menyengat dan pencemaran sungai.

Mediasi yang digelar di PT Indorama Synthetics di Purwakarta pada Senin (12/9/2022) itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan warga dari Desa Kembang Kuning dan Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta yang terdampak limbah. Selain itu turut hadir perwakilan perusahaan, Ali.

Dalam mediasi tersebut warga menuntut perusahaan agar memberi jaminan hidup yang baik dan sehat. Sebab kini warga di dua desa tersebut mencium bau menyengat seperti kentut yang berasal dari pabrik.

“Sekarang sudah dua bulan berturut-turut bau. Tolong beri kami jaminan karena masyarakat dilindungi oleh undang-undang berhak mendapatkan hidup yang baik dan sehat,” ujar seorang warga.

Baca juga: Bak Kisah FTV, Dedi Mulyadi Bertemu Kernet Pekerja Keras yang Jalin Asmara dengan Anak Bos Truk

Warga lainnya, Taufik menyebut dulu saat Kang Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta sempat terjadi hal serupa. Namun dengan cepat perusahaan bisa menghilangkan bau tersebut dan memberikan solusi nyata bagi warga.

“Tapi begitu Kang Dedi sudah tidak jadi bupati bau itu ada lagi dan bahkan lebih parah, menyengat. Sampai sekarang bahkan ada yang sampai sesak. Kami ingin mencari solusi. Apalagi kok zaman Kang Dedi jadi bupati kok bisa gak bau,” ujar Taufik.

Sementar itu pihak perusahaan yang diwakili salah seorang direksi bernama Ali memastikan pihaknya akan transparan terkait apa yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan mengundang warga untuk mediasi.

Dari hasil investigasi internal, Taufik menyebut terjadi kebocoran karena salah satu instalasi terputus. Selain itu ada tutup pipa yang hilang diduga dicuri. Sehingga terjadi bau yang sangat menyengat.

“Mengenai bau kita akui. Ini salah kami, kami akui. Kebocoran itu mengakibatkan bau diam di satu tempat sehingga ketika ada angin maka terbawa, kalau ada air besar itu terbawa oleh arus,” ujar Ali.

“Saya tidak menyalahkan pihak lain, tapi kami menemukan fakta pipa dipotong, tapi itu tetap tanggung jawab kami. Kemudian tutup pipa dicopot hilang sehingga terbuka,” kata Ali.

Terkait hal tersebut Kang Dedi Mulyadi menilai ada dua kepentingan yang harus dimediasikan yakni kepentingan warga dan perusahaan. Pertama, perusahaan sudah membayar pajak yang besar pada negara. Sehingga sudah seharusnya negara menerjemahkannya dalam membangun berbagai infrastruktur lingkungan.

Salah satunya dengan memberikan prioritas kesehatan pada warga yang hidup berdampingan dengan pabrik. Misal di kecamatan yang tak memiliki potensi pencemaran cukup disiapkan satu dokter. Sementara di daerah potensi pencemaran jumlah dokter harus ditambah empat hingga lima orang.

“Negara harus hadir menyelesaikan itu,” tegas Kang Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta KLHK Serahkan Data Para Pengusaha Super Nakal ke Kejagung Untuk Ditindak

Kedua, lanjut Dedi, perusahaan harus secara terbuka membuka data dan informasi terkait permasalahan limbah.

“Asumsi di masyarakat kalau hujan perusahaan buang limbah, ini harus diluruskan benar atau tidak. Kemudian persepsinya limbah sudah dibuang hujan gak jadi, jadinya bau. Ini harus dijelaskan,” kata Dedi.

Sementara menjawab pertanyaan warga terkait saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta tak pernah ada bau, Dedi mengatakan perlu pengelolaan yang tepat. Sehingga perusahaan harus bisa menjelaskannya secara ilmiah kepada masyarakat.

“Apa sih yang menjadi problem kok tiba-tiba bau lagi. Harus ada aspek yang dijelaskan. Kalau soal kimia itu dulu ada, tapi kok sekarang tetap bau. Ini teknis yang harus dijelaskan kenapa delapan tahun lalu gak bau kok sekarang bau lagi, ini kenapa,” ucapnya.

Terakhir, Kang Dedi menitipkan pesan kepada warga dan tokoh masyarakat bahwa problem limbah tidak bisa ditukar dengan beras atau sembako lainnya. Sebab problem limbah harus diselesaikan secara ilmiah.

Kang Dedi mengaku tak setuju jika setiap ada peristiwa kebocoran limbah atau lainnya ditandai dengan pembagian sembako. Sebab hal itu akan membentuk persepsi masyarakat yang ketergantungan bahkan berharap terjadi kebocoran agar mendapatkan bantuan dari perusahaan.

“Andai kata perusahaan akan membagikan, ya bagikan saja pada yang memang tidak mampu. Jangan sampai nanti orang gak dapat-dapat sembako berdoa mudah-mudahan bau. Dalam pandangan saya perusahaan tidak perlu karena perusahaan telah bayar pajak dan CSR, tetapi di Indonesia perusahaannya baik masih memberikan bantuan,” ucap Dedi.

“Sehingga permintaan kita saat ini problem segera ditemukan, persoalannya dulu 8 tahun ke belakang tidak ada (bau), ini harus dicari solusinya. Kuncinya pada tata kelola limbah,” lanjut Kang Dedi.

Di akhir mediasi Kang Dedi pun menelepon langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadar air dan udara terkait pencemaran yang terjadi di Indorama.

“Nanti diumumkan pada publik bahwa ini ada masalah atau tidak. Kalau masih ada masalah ayo kita perbaiki, kalau tidak ada masalah tidak boleh dipermasalahkan. Sehingga nanti omongannya berbasis penelitian bukan sekadar cerita,” ujarnya.

Dari hasil mediasi tersebut Kang Dedi Mulyadi memastikan perusahaan akan segera menangani masalah kebocoran tersebut dengan membangun kawasan wisata edukasi di Sungai Cikembang. Salah satu fungsi taman tersebut adalah menjamin kualitas dan mutu air sungai.

“PT Indorama juga akan membangun jalan senilai Rp 9 miliar untuk mendukung kenyamanan transportasi warga,” kata Kang Dedi Mulyadi.