Harga BBM Naik

Mahasiswa di Garut Duduki Kantor DPRD, Bupati Sepakat Tolak Kenaikan BBM dan Berikan Solusi Ini

Mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Garut membuat solusi riil terkait nasib masyarakat Garut yang terdampak kenaikan BBM.

Tribun Jabar / Sidqi Al Ghifari
Ratusan mahasiswa saat menduduki ruangan rapat DPRD Kabupaten Garut, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Ratusan mahasiswa di Garut berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Garut dalam aksi massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu (7/9/2022).

Demo yang diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Garut itu juga dihadiri oleh OKP Cipayung Plus dan elemen masyarakat mulai dari pedagang hingga emak-emak.

Dalam aksinya, mereka menuntut empat tuntutan yaitu mendesak Pemkab Garut menolak kenaikan BBM, mendesak presiden menurunkan harga BBM, berantas mafia BBM, dan menuntut Pemkab Garut untuk mendesak DPR RI untuk menurunkan harga BBM.

Koordinator aksi massa, Pramudita Nugraha mengatakan tuntutan tersebut disepakati oleh Bupati Garut dan pimpinan DPRD.

"Pihak DPRD dan bupati menyepakati dan mengeluarkan sikap menolak kenaikan BBM," ujarnya saat diwawancarai Tribunjabar.id.

Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, ruang rapat DPRD, sejumlah mahasiswa dan pimpinan DPRD sempat beradu argumen tentang dampak dari kenaikan BBM.

Mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Garut membuat solusi riil terkait nasib masyarakat Garut yang terdampak kenaikan BBM.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan sepakat menolak kenaikan BBM, menurutnya setelah pandemi Covid-19, masyarakat Garut saat ini tidak akan kuat menghadapi kenaikan BBM.

Baca juga: Humanis, Polisi Pastikan Pengamanan Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Jabar Tanpa Senjata Api

"Sehingga saya sebagai bupati Garut menolak kenaikan BBM, karena berdampak pada beban masyarakat Garut," ujarnya saat audiensi yang diikuti tepuk tangan dari para mahasiswa.

Rudy menyebut pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah untuk membantu mengurangi beban masyarakat salah satunya dengan percepatan penanganan warga yang sakit tanpa BPJS.

"Kami akan membuat surat edaran supaya segera ditangani meskipun BPJS nya belum ada," ucapnya.

Rudy juga meminta kepada warga Garut yang tidak terdaftar dalam program penerima bantuan seperti BLT, PKH dan KIP agar segera melapor kepada kepala desa.

Ia menyebut setelah ada laporan dari kepala desa, maka pihaknya akan segera menanganinya secepat mungkin.

"Ini adalah komitmen bersama dengan para mahasiswa yang hari ini hadir di DPRD Garut," ujarnya.(*)

Baca juga: Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM, Ada di 14 Titik di Jabar, dari Bandung hingga Garut

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved